Ketua Umum Projo Budi Arie Setiadi memberikan klarifikasi terkait pernyataannya mengenai kemungkinan terjadinya percepatan dinamika politik sebelum Pemilu 2029 yang beredar luas di media sosial dan memicu berbagai spekulasi. Budi Arie menegaskan pernyataan tersebut merupakan analisis pribadi dan tidak berkaitan dengan Presiden ke-7 RI Joko Widodo.
Klarifikasi disampaikan setelah pernyataannya menimbulkan beragam penafsiran mengenai arah politik nasional. Budi Arie juga menyampaikan permohonan maaf kepada pihak-pihak yang merasa kurang nyaman dengan pernyataan tersebut.
“Sehubungan dengan viralnya pernyataan dan analisa saya dalam sebuah pertemuan di Jakarta baru-baru ini yang menimbulkan spekulasi dan berbagai salah penafsiran, saya Budi Arie Setiadi memohon maaf kepada pihak-pihak yang kurang berkenan dan nyaman dengan pernyataan saya tersebut,” ujar Budi Arie.
Ia menegaskan pernyataan mengenai kemungkinan percepatan dinamika politik sebelum 2029 merupakan pandangan pribadi. “Pernyataan dan analisa tersebut merupakan pernyataan dan analisa pribadi saya,” tegasnya.
Budi Arie juga meluruskan isu yang mengaitkan pernyataannya dengan Joko Widodo. “Pernyataan tersebut tidak ada hubungan dan kait-mengaitnya dengan Bapak Joko Widodo,” lanjutnya.
Budi Arie menyatakan siap bertanggung jawab atas pernyataan tersebut dan menerima segala konsekuensi yang muncul. Ia juga mengajak masyarakat menjaga persatuan nasional.
“Saya siap bertanggung jawab dan menerima segala konsekuensi karena analisa dan pernyataan saya tersebut. Terima kasih, jaga terus persatuan Indonesia,” pungkas Budi Arie.
Pernyataan tersebut mendapat perhatian dari Ketua DPC Partai Gerindra Kebumen Solatun. Ia menilai polemik tersebut telah menimbulkan kegaduhan publik dan menyinggung perasaan sejumlah kader Gerindra di Kebumen.
“Pernyataan seperti itu menimbulkan kegaduhan. Apalagi kalau dikaitkan dengan dinamika politik dan Pemilu 2029. Banyak kader Gerindra di Kebumen merasa tersinggung dengan pernyataan tersebut,” ujar Solatun.
Meski demikian, Solatun mengimbau kader Gerindra dan masyarakat tidak terpancing oleh polemik yang berkembang. Menurutnya, dinamika politik merupakan bagian dari demokrasi, tetapi harus tetap dijalankan dengan mengedepankan ketenangan dan menjaga stabilitas nasional.
“Kami di daerah tetap mengedepankan ketenangan dan soliditas. Jangan sampai pernyataan yang belum jelas konteksnya justru membuat kader resah atau menimbulkan persepsi yang macam-macam,” katanya.
Solatun menegaskan Gerindra Kebumen akan tetap fokus menjalankan agenda organisasi dan bekerja untuk masyarakat. Ia berharap seluruh pihak mengutamakan persatuan serta tidak membiarkan perbedaan pandangan politik mengganggu stabilitas bangsa.
“Yang terpenting sekarang adalah menjaga persatuan, soliditas kader, dan bekerja untuk masyarakat. Soal dinamika politik ke depan, biarlah berkembang sesuai mekanisme dan ketentuan yang ada,” pungkas Solatun. (*)
