Jakarta – Pemerintah memastikan situasi keamanan nasional tetap aman, stabil, dan terkendali menjelang peringatan Hari Ulang Tahun (HUT) ke-81 Republik Indonesia pada 17 Agustus 2026.
Menteri Koordinator Bidang Politik dan Keamanan, Djamari Chaniago, menegaskan bahwa kondisi keamanan nasional berada dalam situasi yang kondusif. Seluruh perkembangan yang terjadi dinilai masih dapat dikendalikan melalui sinergi pemerintah, aparat keamanan, dan lembaga intelijen.
“Situasi di dalam negeri sangat, sangat mantap. Perkembangan yang terjadi masih dalam kendali kita semua, baik dalam kendali Panglima, Kapolri, maupun koordinasi intelijen melalui BIN,” ujar Djamari.
Selain memastikan stabilitas keamanan di dalam negeri, pemerintah terus memantau dinamika geopolitik global agar tidak berdampak terhadap kondisi ekonomi, sosial, maupun pelaksanaan berbagai program prioritas nasional.
Pemerintah juga meluruskan berbagai informasi yang beredar di media sosial, termasuk isu pemasangan pagar tinggi di sejumlah pusat perbelanjaan yang sempat dikaitkan dengan potensi kerusuhan.
Djamari menegaskan bahwa isu tersebut tidak memiliki hubungan dengan kondisi keamanan nasional. Masyarakat pun diminta tidak mudah terpengaruh oleh informasi yang belum terverifikasi.
Sebelumnya, Menteri Komunikasi dan Digital Meutya Hafid telah mengingatkan masyarakat agar mewaspadai potensi peningkatan penyebaran informasi bohong atau hoaks menjelang peringatan Hari Kemerdekaan.
Kementerian Komunikasi dan Digital mencermati adanya peningkatan produksi konten provokatif yang berisiko mengganggu situasi kondusif di tengah masyarakat sepanjang Agustus.
“Dalam kerangka edukasi publik, kami perlu mengingatkan masyarakat. Kita mencermati menjelang Hari Kemerdekaan bahwa banyak sekali konten hoaks yang diproduksi untuk melakukan provokasi terhadap kondisi yang baik saat ini,” ujar Meutya.
Ia menjelaskan, modus manipulasi informasi yang beredar cukup beragam, mulai dari rekayasa peristiwa, penggunaan rekaman lama, hingga penggabungan rekaman kejadian dari luar negeri yang seolah-olah terjadi di Indonesia.
Karena itu, pers diminta bergerak cepat menyajikan informasi faktual untuk mempersempit ruang penyebaran disinformasi di ruang digital.
“Teman-teman (awak media massa) harus melihat videonya, ada yang betul-betul hoaks atau kejadiannya tidak ada, ada hoaks gabungan memakai gambar lama, dan ada yang menggabungkan kejadian negara lain seolah di Indonesia. Kami ingin teman-teman media meliput dan memberitakan yang benar dengan cepat agar tidak memberi ruang disinformasi,” jelasnya.
Meutya juga meminta para pembuat konten provokatif menghentikan penyebaran berita palsu yang dapat memicu kecemasan masyarakat. Penyebaran hoaks dinilai tidak hanya mencederai nilai demokrasi, tetapi juga mengikis semangat gotong royong dalam menyambut hari kemerdekaan.
