Jakarta – Pemerintah memperkuat pembenahan Program Makan Bergizi Gratis (MBG) dengan menempatkan aspek keamanan pangan sebagai prioritas utama.
Berbagai insiden yang sempat terjadi di sejumlah daerah dijadikan bahan evaluasi menyeluruh untuk memperbaiki standar operasional, memperketat pengawasan, dan memastikan seluruh proses penyediaan makanan memenuhi standar kesehatan.
Langkah tersebut menegaskan komitmen pemerintah agar setiap penerima manfaat memperoleh makanan yang aman, bergizi, dan berkualitas.
Kepala Badan Gizi Nasional (BGN) Sudaryono menegaskan bahwa pihaknya menerapkan kebijakan zero tolerance terhadap insiden keamanan pangan maupun segala bentuk penyimpangan dalam pelaksanaan MBG.
Menurutnya, keberhasilan program tidak hanya diukur dari luasnya jangkauan penerima manfaat, tetapi juga dari kemampuan menjaga mutu dan keamanan makanan yang disajikan setiap hari.
“Saya sebagai Kepala BGN yang baru ini, memastikan zero tolerance terhadap keracunan, tindak pidana korupsi, dan hanky-panky (tindakan menyimpang dan tidak jujur), titip-menitip duit, itu enggak boleh lagi,” ujar Sudaryono.
Ia menjelaskan seluruh Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) diwajibkan menjalankan standar operasional prosedur (SOP) secara disiplin.
Kepatuhan terhadap sistem pengelolaan dapur, mulai dari pemilihan bahan baku, proses memasak, penyimpanan, hingga distribusi makanan, dinilai menjadi faktor utama untuk mencegah terulangnya insiden keamanan pangan.
Karena itu, kepala SPPG diminta memperkuat kepemimpinan dan memastikan seluruh personel bekerja sesuai prosedur yang telah ditetapkan.
“Supaya tidak terulang lagi, harus ikuti SOP. Sistem juga diikuti, kemudian komandannya kepala SPPG. Saya paham Anda punya koki, pengawas gizi, atau orang-orang yang bekerja di situ, barangkali mungkin ada satu atau dua yang ngeyel, sehingga harus ada kepemimpinan yang tegas di situ,” tutur Sudaryono.
Di sisi lain, pemerintah juga mempercepat penguatan aspek legalitas dan sanitasi dapur MBG.
Kementerian Koordinator Bidang Pangan memprioritaskan percepatan penerbitan Sertifikat Laik Higiene Sanitasi (SLHS) bagi sekitar 8.000 SPPG yang belum memiliki sertifikat tersebut.
Langkah ini dipandang penting untuk memastikan setiap dapur memenuhi standar kebersihan dan keamanan pangan secara nasional.
Menteri Koordinator Bidang Pangan Zulkifli Hasan mengatakan percepatan pemenuhan SLHS menjadi bagian dari upaya meningkatkan kualitas layanan MBG sekaligus memperkuat kepercayaan masyarakat terhadap program tersebut.
“Ada 8.000 yang belum punya SLHS, itu yang perlu segera dirumuskan penyelesaiannya,” kata Zulhas.
Maka, melalui penguatan SOP, kepemimpinan yang lebih tegas di tingkat SPPG, serta percepatan sertifikasi higiene dan sanitasi, pemerintah menunjukkan keseriusannya menjadikan setiap insiden sebagai bahan evaluasi untuk perbaikan berkelanjutan.
Pembenahan tersebut diharapkan mampu memperkuat tata kelola MBG sehingga program prioritas nasional ini semakin aman, profesional, dan memberikan manfaat optimal bagi tumbuh kembang generasi Indonesia.
