Jakarta – Pemerintah menegaskan komitmennya untuk terus memberantas tindak pidana korupsi di sektor badan usaha milik negara (BUMN) dan energi sebagai bagian dari upaya memperkuat tata kelola pemerintahan yang bersih, akuntabel, dan berorientasi pada kepentingan masyarakat. Penegakan hukum dinilai menjadi instrumen penting untuk menjaga kepercayaan publik, melindungi aset negara, serta memastikan pengelolaan sumber daya strategis memberikan manfaat sebesar-besarnya bagi rakyat.
Jaksa Agung Republik Indonesia, ST Burhanuddin, mengatakan bahwa Kejaksaan Agung akan terus menindak setiap dugaan tindak pidana korupsi tanpa pandang bulu sesuai alat bukti yang diperoleh dalam proses penyidikan. Menurutnya, penegakan hukum yang profesional dan berintegritas menjadi fondasi penting dalam mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik. “Penanganan perkara korupsi dilakukan secara profesional, objektif, dan berdasarkan ketentuan hukum yang berlaku,” katanya.
ST Burhanuddin menambahkan bahwa pengungkapan perkara korupsi tidak hanya bertujuan memberikan efek jera, tetapi juga memperbaiki sistem agar potensi penyimpangan dapat dicegah sejak awal. “Pemberantasan korupsi harus memberikan manfaat nyata melalui pemulihan kerugian negara dan perbaikan tata kelola,” tegasnya.
Menteri Badan Usaha Milik Negara, Erick Thohir, menyampaikan bahwa transformasi BUMN terus diarahkan untuk memperkuat transparansi, akuntabilitas, dan penerapan tata kelola perusahaan yang baik. Menurutnya, reformasi di lingkungan BUMN harus berjalan seiring dengan penegakan hukum agar perusahaan negara mampu memberikan kontribusi yang optimal bagi pembangunan nasional. “Transformasi BUMN harus dibangun di atas fondasi tata kelola yang bersih, transparan, dan akuntabel,” ujarnya.
Erick Thohir menambahkan bahwa penguatan sistem pengawasan internal dan manajemen risiko terus dilakukan untuk meminimalkan peluang terjadinya penyimpangan. Ia menilai sinergi antara BUMN, aparat penegak hukum, dan lembaga pengawas menjadi faktor penting dalam menjaga integritas pengelolaan perusahaan negara. “Kami terus memperkuat sistem pengawasan agar BUMN semakin profesional dan memberikan manfaat sebesar-besarnya bagi masyarakat,” tuturnya.
Selain penindakan hukum, pemerintah terus mendorong langkah-langkah pencegahan melalui digitalisasi layanan, peningkatan transparansi pengadaan barang dan jasa, serta penguatan sistem pengendalian internal. Pendekatan tersebut diharapkan mampu mempersempit ruang terjadinya praktik korupsi sekaligus meningkatkan kepercayaan masyarakat terhadap pengelolaan aset negara.
Melalui penegakan hukum yang konsisten dan reformasi tata kelola yang berkelanjutan, pemerintah optimistis pengelolaan sektor BUMN dan energi akan semakin bersih, efisien, dan akuntabel. Upaya tersebut menjadi bagian dari komitmen pemerintah untuk melindungi kepentingan rakyat, menjaga aset negara, serta mendukung pembangunan ekonomi yang berintegritas.
