Jakarta – Komitmen Presiden Prabowo Subianto dalam mewujudkan pemerintahan yang bersih terus ditegaskan melalui penguatan penegakan hukum dan pemberantasan korupsi.
Langkah tersebut dinilai menjadi fondasi penting untuk menciptakan kepastian hukum, memperkuat tata kelola pemerintahan, serta mendorong pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan.
Presiden Prabowo menegaskan bahwa kemiskinan masih menjadi tantangan besar Indonesia.
Menurutnya, kondisi tersebut merupakan dampak dari praktik korupsi, penyelundupan, dan berbagai aktivitas ekonomi ilegal.
“Tantangan masih besar. Rakyat kita masih menderita kemiskinan dan kemiskinan ini adalah akibat langsung dari korupsi, dari penyelundupan, dan dari kegiatan-kegiatan ekonomi ilegal,” ujar Prabowo.
Ia menekankan bahwa pembangunan dan investasi hanya dapat tumbuh apabila didukung kepastian hukum dan pemerintahan yang bersih.
“Tak mungkin ada pertumbuhan ekonomi dan investasi tanpa kepastian hukum, tidak mungkin ada keadilan tanpa pemerintah yang bersih dan pemerintah yang penuh dengan korupsi,” tegasnya.
Prabowo juga mengingatkan bahwa hukum harus ditegakkan secara adil.
“Hukum harus menjadi pelindung rakyat, hukum harus memberi rasa aman kepada rakyat yang jujur. Hukum tidak boleh tajam ke bawah, tumpul ke atas,” katanya.
Ia menambahkan jika hukum tidak boleh menjadi alat mereka-mereka yang punya uang.
“Hukum tidak boleh menjadi alat mereka-mereka yang punya uang… tidak boleh ada siapa pun yang kebal terhadap hukum.”
Komitmen tersebut mendapat apresiasi dari Direktur Pusat Kebijakan Publik (Puskepi), Sofyano Zakaria, menyusul keberhasilan Kortas Tipikor Polri mengungkap dugaan korupsi kerja sama penjualan BBM antara PT Pertamina Patra Niaga dan PT Asmin Koalindo Tuhup periode 2009–2012.
“Keberhasilan ini bukan sekadar penegakan hukum terhadap sebuah perkara lama. Ini adalah sinyal kuat bahwa negara tidak lagi membiarkan dugaan penyimpangan di sektor energi mengendap tanpa penyelesaian,” ujar Sofyano.
Menurutnya, konsistensi penegakan hukum penting untuk memperkuat kepercayaan publik dan menciptakan efek jera. “Yang merusak reputasi bukanlah penegakan hukumnya, melainkan praktik penyimpangan itu sendiri,” katanya.
Dukungan terhadap agenda pemerintahan juga disampaikan Kelompok 98 Resolution Network dan Keluarga Besar Eksponen 98 Lampung.
Aktivis 98 Lampung, Suprianto atau Anto, mengatakan jika keadilan harus dirasakan seluruh rakyat.
“Kita harus memastikan keadilan sosial dirasakan seluruh rakyat Indonesia.”
Ia menilai pemberantasan korupsi, penataan sumber daya alam, efisiensi APBN, serta pembentukan Danantara menjadi fondasi penting bagi ekonomi yang lebih berkeadilan.
“Program KDKMP dan MBG menunjukkan komitmen Presiden Prabowo untuk meningkatkan ekonomi rakyat,” ujarnya.
