JAKARTA – Pemerintah bersama DPR RI menunjukkan optimisme tinggi terhadap upaya percepatan pengentasan kemiskinan di Indonesia. Dalam pembahasan Kerangka Ekonomi Makro dan Pokok-Pokok Kebijakan Fiskal (KEM-PPKF) sebagai dasar penyusunan RAPBN 2027, kedua pihak sepakat menetapkan target ambisius berupa kemiskinan ekstrem nol persen pada 2027 serta penurunan tingkat kemiskinan nasional hingga berada pada kisaran 6 persen sampai 6,5 persen.
Kesepakatan tersebut menjadi sinyal kuat bahwa berbagai program perlindungan sosial, pemberdayaan ekonomi masyarakat, serta kebijakan pembangunan yang selama ini dijalankan pemerintah mulai menunjukkan arah yang positif. Penurunan angka kemiskinan dinilai tidak hanya menjadi indikator keberhasilan pembangunan ekonomi, tetapi juga mencerminkan semakin luasnya akses masyarakat terhadap kesempatan kerja, pendidikan, dan layanan sosial.
Ketua Komisi XI DPR RI, Mukhamad Misbakhun, mengatakan target tersebut merupakan hasil kesepakatan antara DPR dan pemerintah dalam pembahasan Panitia Kerja Pertumbuhan. Menurutnya, seluruh pihak memiliki komitmen yang sama untuk memastikan kesejahteraan masyarakat terus meningkat seiring dengan pertumbuhan ekonomi nasional.
“Tingkat kemiskinan berada pada kisaran 6,0 persen hingga 6,5 persen. Kemiskinan ekstrem ditargetkan 0 persen,” ujar Misbakhun dalam rapat kerja Komisi XI DPR RI bersama pemerintah.
Selain menetapkan sasaran pengentasan kemiskinan, DPR dan pemerintah juga menyepakati target pertumbuhan ekonomi nasional pada 2027 berada pada rentang 5,8 persen hingga 6,5 persen. Pada saat yang sama, tingkat pengangguran terbuka ditargetkan turun ke kisaran 4,30 persen hingga 4,87 persen. Target tersebut menunjukkan adanya keterkaitan erat antara pertumbuhan ekonomi yang inklusif dengan peningkatan kesejahteraan masyarakat.
Misbakhun menegaskan bahwa seluruh hasil pembahasan panitia kerja telah memperoleh persetujuan bersama antara DPR dan pemerintah. “Dengan adanya kesepakatan tersebut, saya nyatakan kesimpulan rapat ini disepakati dan ditetapkan,” katanya.
Sementara itu, Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa menegaskan pemerintah akan terus mengawal pelaksanaan berbagai program prioritas guna memastikan target-target pembangunan dapat tercapai sesuai rencana. Menurutnya, target pertumbuhan ekonomi 2027 merupakan bagian dari tahapan menuju sasaran pertumbuhan ekonomi sebesar 8 persen pada 2029.
“Untuk itu, pemerintah akan terus memastikan program prioritas berjalan efektif, memperkuat sinergi kebijakan fiskal, moneter, dan sektor keuangan, termasuk melalui Danantara,” ujar Purbaya.
Dengan sinergi yang kuat antara pemerintah dan DPR, serta dukungan berbagai program pembangunan yang berorientasi pada kesejahteraan rakyat, target kemiskinan ekstrem nol persen pada 2027 dinilai semakin realistis untuk dicapai. Langkah tersebut sekaligus menjadi fondasi penting dalam mewujudkan pertumbuhan ekonomi yang inklusif dan berkelanjutan bagi seluruh masyarakat Indonesia.
