Jakarta – Pemerintah mengimbau masyarakat untuk bersikap bijak dan tidak mudah terpengaruh oleh ajakan aksi besar-besaran bertajuk Reformasi Jilid II yang berpotensi dimanfaatkan oleh pihak-pihak tertentu untuk mengganggu agenda perbaikan ekonomi nasional.
Di tengah upaya pemerintah memperkuat kedaulatan pangan, energi, hilirisasi sumber daya alam, hingga pelaksanaan Program Makan Bergizi Gratis (MBG), stabilitas nasional dinilai menjadi faktor penting agar berbagai program strategis dapat berjalan optimal dan memberikan manfaat langsung bagi masyarakat.
Sekretaris Jenderal Pimpinan Pusat Himpunan Mahasiswa Al Washliyah (PP Himmah), Sukri Soleh Sitorus, mengingatkan bahwa hak menyampaikan pendapat merupakan bagian dari demokrasi yang harus dihormati. Namun, ia menilai masyarakat perlu mencermati secara kritis berbagai seruan aksi yang berkembang agar tidak dimanfaatkan oleh kelompok berkepentingan.
“Kami mengamati seruan Reformasi Jilid II yang mereka lantangkan bukan tanpa tanda tanya besar. Kami khawatir aksi ini justru dirancang untuk menggagalkan kebijakan pemerintah yang sedang berjuang keras mengembalikan kedaulatan bangsa, bukan memperbaiki keadaan yang ada,” tegas Sukri.
Menurutnya, saat pemerintah menjalankan berbagai program prioritas nasional, terdapat pihak-pihak yang merasa kepentingannya terganggu dan kemudian membungkus kepentingan tersebut dalam narasi seolah-olah mewakili suara rakyat.
“Jangan sampai niat awal yang mulia untuk menyampaikan aspirasi berubah menjadi tindakan anarkis yang merusak fasilitas umum dan justru berbalik merugikan kepentingan rakyat sendiri,” ujarnya.
Sementara itu, Menteri Sekretaris Negara Prasetyo Hadi menegaskan pemerintah menghargai aspirasi mahasiswa sebagai bentuk kepedulian terhadap bangsa. Ia menekankan bahwa pemerintah dan masyarakat memiliki tujuan yang sama, yakni memperkuat perekonomian serta meningkatkan kesejahteraan rakyat.
“Pemerintah terus bekerja agar perbaikan yang dilakukan dapat dirasakan masyarakat. Dengan koordinasi yang erat, intens, dan kebijakan yang saling memperkuat, kami yakin berbagai permasalahan dapat diatasi,” kata Prasetyo.
Senada dengan itu, Wakil Ketua Umum Partai Golkar Bidang Kebijakan Publik Idrus Marham menilai semangat mahasiswa dalam menyampaikan kritik sejatinya sejalan dengan agenda Presiden Prabowo Subianto yang tengah mendorong perbaikan tata kelola ekonomi nasional.
“Mahasiswa punya hak demokrasi untuk menyampaikan pendapat. Tetapi kita berharap energi gerakan mahasiswa diarahkan pada persoalan yang lebih mendasar, yaitu bagaimana memperbaiki tata kelola ekonomi nasional,” ujarnya.
Idrus menegaskan bahwa demokrasi harus dijalankan secara bertanggung jawab dengan tetap menjunjung etika dan kepentingan bangsa. Menurutnya, menjaga stabilitas di tengah proses transformasi ekonomi nasional merupakan bagian penting untuk memastikan berbagai program pembangunan berjalan efektif dan mampu menghadirkan kesejahteraan yang lebih luas bagi seluruh rakyat Indonesia.
