Jakarta – Pemerintah berkomitmen penuh untuk memperkuat pelaksanaan Program Makan Bergizi Gratis (MBG) sebagai salah satu investasi sumber daya manusia terbesar di Indonesia. Langkah strategis ini diwujudkan melalui perombakan total manajemen pucuk pimpinan Badan Gizi Nasional (BGN) guna memastikan program berjalan dengan tata kelola yang lebih kuat, pengawasan ketat, serta akuntabilitas yang tinggi.
Keputusan perombakan tersebut diumumkan langsung oleh Menteri Sekretaris Negara, Prasetyo Hadi. Langkah ini diambil berdasarkan hasil evaluasi mendalam yang dilakukan secara berkelanjutan oleh Presiden Prabowo Subianto setelah memantau dinamika pelaksanaan program selama sekitar satu setengah tahun terakhir.
Menteri Sekretaris Negara Prasetyo Hadi mengatakan bahwa pergantian kepemimpinan ini berfokus pada peningkatan kedisiplinan dan perbaikan sistem secara menyeluruh. Hal tersebut sangat krusial mengingat masifnya skala pelayanan program gizi nasional ini.
“Ada yang berkenaan dengan masalah kedisiplinan dalam menjalankan SOP, ada yang berkenaan dengan masalah kedisiplinan dalam menjalankan tata kelola,” ujar Prasetyo Hadi.
Prasetyo menegaskan bahwa keputusan ini murni diambil untuk memperkokoh instrumen pelaksanaan di lapangan, bukan mengubah arah kebijakan utama.
“Kita semua berharap kepemimpinan yang baru dapat mempercepat pelaksanaan program-program prioritas, memperbaiki kinerja, meningkatkan tata kelola organisasi, serta menghadirkan manfaat yang nyata bagi masyarakat,” tambah Prasetyo Hadi.
Langkah responsif pemerintah ini pun mendapat sambutan positif dan dukungan dari pihak parlemen. Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) menilai bahwa perombakan struktur pimpinan BGN menjadi bukti nyata bahwa pemerintah sangat terbuka terhadap masukan dari berbagai elemen publik demi menyempurnakan program prioritas nasional tersebut.
Wakil Ketua DPR RI Sufmi Dasco Ahmad memberikan apresiasi tinggi terhadap komitmen pemerintah dalam mengevaluasi mesin pelaksanaan MBG. Menurutnya, sinergi dan perbaikan sistem di tubuh BGN harus terus ditingkatkan.
“Tentunya kami mengucapkan apresiasi dari Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia terhadap pemerintah yang kemudian telah mendengarkan aspirasi dari masyarakat maupun penerima manfaat dan juga hasil koordinasi dengan lintas kementerian dan juga masukan dari DPR,” kata Dasco.
Dasco mengatakan bahwa koordinasi serta manajemen kerja sama adalah poin penting yang menjadi catatan evaluasi.
“Kalau mendengar penjelasan dari Menteri Sekretaris Negara, ada hal-hal evaluasi yang dilakukan oleh pemerintah. Dalam hal ini menyangkut tata kelola dan kemudian kerja sama lintas kementerian yang dirasa kurang, dan beberapa hal yang menjadi catatan-catatan yang menurut pihak pemerintah memang harus dibenahi,” ungkap Dasco.
DPR berharap restrukturisasi organisasi ini dapat menjadi momentum emas bagi pimpinan BGN yang baru untuk melakukan akselerasi pelayanan publik secara optimal, khususnya untuk menjangkau masyarakat di wilayah terdepan, terluar, dan tertinggal (3T). Melalui kepemimpinan baru dan diperkuatnya fungsi pengawasan internal, Program MBG diharapkan mampu berjalan secara transparan, tepat sasaran, dan bebas dari kendala operasional demi mewujudkan generasi emas Indonesia.
