Papua Tengah- Koops TNI Habema menegaskan bahwa tuduhan yang menyebut aparat TNI melakukan serangan terhadap Gereja Stasi Santo Paulus Nabuni di Kabupaten Intan Jaya merupakan narasi menyesatkan yang berpotensi memperkeruh situasi keamanan di Papua Tengah. Penegasan tersebut disampaikan menyusul beredarnya informasi di media sosial yang langsung mengaitkan ledakan di lingkungan gereja dengan aparat keamanan, padahal proses investigasi masih terus berlangsung untuk memastikan penyebab pasti insiden tersebut.
Kepala Penerangan Koops TNI Habema, Letkol Infanteri M. Wirya Arthadiguna, menegaskan bahwa granat yang ditemukan di lokasi ledakan bukan merupakan granat standar yang digunakan TNI. Ia menyampaikan bahwa pihaknya menyesalkan munculnya berbagai tuduhan tanpa dasar yang langsung menyudutkan aparat keamanan sebelum proses verifikasi lapangan selesai dilakukan. Menurutnya, TNI tidak pernah menggunakan drone bersenjata untuk menyerang warga sipil, terlebih di area rumah ibadah yang seharusnya dilindungi dari segala bentuk konflik.
“Kami menyesalkan adanya pemberitaan dan narasi di media sosial yang langsung menuduh TNI-Polri sebagai pelaku. Di sini kami tegaskan bahwa TNI bukan pelaku pengeboman tersebut,” ujar Wirya dalam keterangannya.
Ia menjelaskan bahwa Koops TNI Habema selama ini mengedepankan pendekatan keamanan humanis dalam menjalankan tugas di Papua. Perlindungan terhadap masyarakat sipil, termasuk tempat ibadah dan fasilitas umum, disebut menjadi prioritas utama aparat di lapangan. “Kami mengimbau seluruh pihak untuk tidak menyebarkan informasi yang belum terverifikasi yang berpotensi memprovokasi dan memperkeruh situasi keamanan di Intan Jaya,” katanya.
Koops Habema menilai insiden tersebut sangat mungkin dimanfaatkan oleh pihak-pihak tertentu untuk memecah hubungan antara aparat keamanan dengan masyarakat Papua. Karena itu, masyarakat diminta tetap tenang dan tidak mudah terpengaruh oleh narasi provokatif yang beredar tanpa bukti yang jelas.
Sementara itu, Bupati Intan Jaya, Aner Maisini, turut menegaskan pentingnya perlindungan terhadap warga sipil di tengah dinamika keamanan yang masih terjadi di wilayah tersebut. “Penegakkan harus humanis, karena yang jadi korban itu masyarakat. Jangan sampai gereja, sarana pemerintah, atau masyarakat sipil yang terkena dampak,” tegas Aner Maisini.
