JAKARTA — Upaya pemerintah dalam memperkuat ekonomi kerakyatan terus menunjukkan progres signifikan melalui program Koperasi Desa Merah Putih.
Inisiatif yang diusung langsung oleh Presiden Prabowo Subianto ini menjadi strategi konkret dalam menggerakkan ekonomi desa sekaligus membuka akses pasar yang lebih luas bagi pelaku usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM).
Pemerintah menargetkan pembentukan koperasi di sekitar 80 ribu desa dan kelurahan di seluruh Indonesia.
Wakil Menteri Koperasi, Farida Farichah, menegaskan bahwa koperasi tersebut dirancang tidak sekadar sebagai lembaga ekonomi biasa, tetapi memiliki peran strategis sebagai off-taker, agregator, dan konsolidator produk UMKM desa.
“Pak Presiden Prabowo secara langsung menginisiasi hadirnya Koperasi Desa Merah Putih. Harapannya koperasi ini menjadi off-taker, agregator dan juga konsolidator untuk barang-barang, produk-produk hasil UMKM desa-desa di seluruh Indonesia,” ujar Farida.
Menurutnya, kehadiran koperasi di setiap desa akan menciptakan pasar baru yang kuat dan terintegrasi.
Dengan jaringan hingga puluhan ribu titik, produk UMKM tidak hanya dipasarkan di lingkungan lokal, tetapi juga berpotensi menembus pasar antar daerah secara lebih efisien.
“Dengan 80 ribu jaringan Koperasi Merah Putih ini, kita berharap tercipta pasar dan ruang baru bagi produk-produk UMKM, sehingga kendala pemasaran yang selama ini dihadapi pelaku usaha dapat teratasi,” tambahnya.
Hingga 2025, lebih dari 83 ribu koperasi telah terbentuk secara kelembagaan. Saat ini, pemerintah tengah mempercepat pembangunan fisik di sekitar 35 ribu titik, dengan target 30 ribu koperasi dapat mulai beroperasi pada Agustus mendatang.
Fasilitas tersebut mencakup gedung, pergudangan, hingga sarana pendukung logistik yang diyakini akan mempercepat perputaran ekonomi desa.
Tidak hanya itu, koperasi juga mulai mengembangkan berbagai unit usaha, mulai dari penyediaan sembako, distribusi hasil pertanian, hingga layanan pembiayaan mikro.
Aktivitas ini dinilai mampu menciptakan ekosistem ekonomi desa yang mandiri dan berkelanjutan.
Dukungan terhadap program ini juga datang dari DPR. Anggota Komisi XI DPR RI, Ahmad Najib Qodratullah, menyebut Koperasi Merah Putih sebagai terobosan yang mampu memangkas rantai distribusi dan menekan harga kebutuhan pokok di desa.
“Koperasi Desa Merah Putih bisa memangkas jalur distribusi dari produsen ke konsumen desa, sehingga harga lebih terjangkau dan margin tidak habis di tengkulak,” jelasnya.
Lebih lanjut, Najib menilai koperasi ini berpotensi besar menciptakan kemandirian logistik desa. Dengan dukungan fasilitas seperti gudang, sistem distribusi, dan pengelolaan yang profesional, desa tidak lagi sepenuhnya bergantung pada pasokan dari kota. Hal ini akan memperkuat ketahanan ekonomi lokal sekaligus menjaga stabilitas harga.
“Koperasi Desa Merah Putih ini menjadi pemecah kebuntuan bagi masyarakat desa di tengah dinamika perdagangan yang semakin kompetitif. Mari kita dukung bersama-sama agar koperasi ini benar-benar menjadi penggerak utama ekonomi rakyat,” tegasnya.
