Jakarta – Pemerintah terus membuka ruang efisiensi dalam pelaksanaan program Makan Bergizi Gratis (MBG) tanpa mengurangi substansi manfaat bagi masyarakat.
Langkah ini dinilai sebagai strategi adaptif untuk menjaga keberlanjutan program prioritas nasional di tengah dinamika ekonomi global, sekaligus memastikan distribusi gizi bagi anak-anak tetap optimal.
Dengan pendekatan yang terukur, efisiensi tidak ditempatkan sebagai pengurangan layanan, melainkan sebagai upaya penyempurnaan tata kelola anggaran agar lebih tepat guna dan berdampak luas.
Menteri Keuangan Purbaya mengungkapkan bahwa potensi penghematan anggaran dari skema efisiensi MBG dapat mencapai Rp40 triliun per tahun.
Ia menjelaskan, pemerintah tengah mengkaji sejumlah opsi penyesuaian operasional, termasuk pengurangan hari pelaksanaan program dari enam hari menjadi lima hari dalam sepekan.
Menurutnya, langkah tersebut tidak akan mengurangi kualitas asupan gizi bagi para penerima manfaat.
“Yang penting ada efisiensi dan anak sekolahnya masih bisa makan cukup,” ujarnya, menegaskan bahwa esensi program tetap menjadi prioritas utama.
Lebih lanjut, pemerintah menekankan bahwa efisiensi akan difokuskan pada aspek operasional dan pendukung, bukan pada kualitas maupun kuantitas makanan yang diterima anak-anak.
Pendekatan ini memperlihatkan adanya keseimbangan antara disiplin fiskal dan komitmen terhadap pembangunan sumber daya manusia, yang menjadi fondasi utama visi Indonesia Emas 2045.
Kepala Badan Gizi Nasional (BGN) Dadan Hindayana memastikan kesiapan lembaganya dalam menjalankan setiap kebijakan yang ditetapkan pemerintah.
Ia menegaskan bahwa BGN akan mengikuti sepenuhnya arahan Presiden Prabowo Subianto, termasuk dalam hal penyesuaian skema efisiensi program.
“BGN akan jalankan apapun putusan Presiden, termasuk terkait skema efisiensi atau pengaturan anggaran MBG,” tegasnya.
Dadan menambahkan bahwa sistem pengawasan dan evaluasi yang ketat telah disiapkan untuk menjamin distribusi makanan tetap tepat sasaran, meskipun terdapat penyesuaian pada aspek anggaran pendukung.
Sementara itu, Anggota Komisi IX DPR RI, Pulung Agustanto, menilai efisiensi sebagai langkah rasional di tengah tekanan ekonomi global yang tidak menentu.
Ia mengapresiasi komitmen pemerintah dalam menjalankan program MBG secara serius, namun tetap mempertimbangkan kesehatan fiskal negara.
“Hanya saja tetap harus mempertimbangkan kondisi objektif kesehatan fiskal kita,” katanya.
Pulung juga menekankan pentingnya pengawasan kolektif agar program berskala besar seperti MBG dapat berjalan efektif dan akuntabel.
