Jayapura — PT PLN (Persero) Unit Induk Wilayah Papua dan Papua Barat terus mempercepat program elektrifikasi di Tanah Papua. Perusahaan menargetkan sekitar 4.200 kampung yang hingga kini belum terjangkau aliran listrik dapat segera menikmati akses energi. Program ini menjadi bagian dari upaya pemerataan pembangunan, sekaligus membuka akses yang lebih luas bagi masyarakat terhadap pendidikan, layanan kesehatan, dan penguatan ekonomi lokal.
General Manager PT PLN (Persero) Unit Induk Wilayah Papua dan Papua Barat, Diksi Erfani Umar, mengatakan pemerintah melalui Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) telah mengalokasikan anggaran lebih dari Rp500 miliar pada 2025. Anggaran tersebut diperuntukkan bagi pembangunan infrastruktur kelistrikan di 128 lokasi di Papua.
“Target awal 2026 sekitar 554 lokasi dengan kebutuhan anggaran awal kurang lebih Rp2,5 triliun sesuai penugasan dari Kementerian ESDM,” kata Diksi.
Ia menjelaskan, alokasi anggaran ini merupakan penugasan pertama yang diberikan pemerintah kepada PLN untuk wilayah Papua Raya dalam tiga tahun terakhir. Menurutnya, seluruh lokasi target tersebar di wilayah kerja PLN Papua dan Papua Barat sehingga diharapkan proses pengerjaan dapat segera dilakukan.
“Pada target awal semua tersebar di daerah wilayah kerja kami, sehingga diharapkan pengerjaan bisa segera dilakukan,” ujarnya.
Dalam pelaksanaannya, PLN tidak hanya berfokus pada pembangunan infrastruktur fisik, tetapi juga mengedepankan pendekatan sosial. Koordinasi intensif dilakukan bersama pemerintah daerah, mulai dari tingkat gubernur, bupati, hingga kepala distrik. Langkah ini dinilai penting untuk mempermudah proses pembangunan, termasuk dalam penyediaan lahan dan dukungan masyarakat setempat.
“Sehingga dalam pembangunan pembangkit, kami akan menyesuaikan dengan potensi energi lokal,” jelas Diksi.
Ia mencontohkan, di wilayah dengan potensi sumber daya air yang besar seperti Pegunungan Arfak, PLN akan mengembangkan Pembangkit Listrik Tenaga Mini dan Mikrohidro (PLTMH). Sementara itu, di daerah dengan keterbatasan sumber air seperti Papua Barat Daya, PLN mengandalkan Pembangkit Listrik Tenaga Surya (PLTS) yang dilengkapi baterai atau sistem hibrida.
Upaya percepatan elektrifikasi Papua juga mendapat perhatian dari Badan Pengatur Hilir Minyak dan Gas Bumi (BPH Migas).
Anggota BPH Migas, Erika Retnowati, menyampaikan harapannya agar PLN dapat segera menuntaskan tantangan elektrifikasi di wilayah tersebut.
“Masih ada sekitar 4.200 desa atau kampung di Papua yang perlu dialiri listrik. Kami berharap ke depan hal ini bisa segera diselesaikan agar semuanya terlistriki,” ujar Erika.
Menurut Erika, ketersediaan listrik menjadi faktor penting dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat dan mendorong aktivitas sosial ekonomi di Papua. #
