Aceh – Pemerintah Aceh bersama pemerintah pusat terus memperkuat sinergi dengan masyarakat dalam menangani dampak banjir dan longsor yang melanda sejumlah wilayah di Aceh, dengan fokus utama pada percepatan rehabilitasi dan rekonstruksi infrastruktur agar kehidupan sosial dan ekonomi warga dapat segera pulih secara bertahap dan berkelanjutan.
Sekretaris Daerah Aceh, M. Nasir menyampaikan bahwa bencana banjir dan longsor telah menimbulkan kerusakan cukup serius pada berbagai infrastruktur vital, mulai dari jalan dan jembatan hingga jaringan air bersih serta fasilitas umum. Menurutnya, kerusakan tersebut tidak hanya berdampak secara fisik, tetapi juga memengaruhi aktivitas sosial dan roda perekonomian masyarakat di wilayah terdampak yang bergantung pada akses dan layanan dasar tersebut.
M. Nasir menjelaskan bahwa Pemerintah Aceh telah melakukan penanganan bencana melalui sistem enam klaster sejak Tanggap Darurat Tahap I hingga Tahap II. Pendekatan ini dilakukan untuk memastikan setiap tahapan penanganan berjalan terkoordinasi dan saling terintegrasi. Ia juga menegaskan bahwa dukungan dari pemerintah pusat menjadi faktor penting agar proses rehabilitasi dan rekonstruksi dapat berjalan lebih cepat dan terukur.
“Kami berharap dapat dirumuskan langkah-langkah konkret yang segera dapat dilaksanakan di lapangan, sehingga pemulihan pascabencana dapat berjalan cepat, tepat, dan berkelanjutan,” ujar M. Nasir.
Sementara itu, Menteri Koordinator Infrastruktur dan Pembangunan Kewilayahan, Agus Harimurti Yudhoyono (AHY) menyampaikan bahwa pemerintah pusat telah hadir sejak fase tanggap darurat, termasuk ketika beberapa wilayah terdampak masih terisolasi akibat terputusnya akses darat. Dalam kondisi tersebut, penyaluran bantuan dilakukan melalui jalur udara sembari mendorong percepatan pembukaan kembali akses darat.
“Alat berat harus segera menembus titik-titik jalan yang terputus agar distribusi logistik kembali lancar,” kata AHY.
Ia menambahkan bahwa Kementerian Pekerjaan Umum akan terus didorong untuk mempercepat pembukaan jalan, pemulihan infrastruktur dasar, dan penyediaan air bersih bagi masyarakat terdampak. Selain itu, pemerintah juga berkomitmen membangun kembali rumah warga, termasuk melakukan relokasi ke kawasan yang lebih aman dari ancaman bencana.
Di sisi lain, Anggota Komisi II DPR RI Ujang Bey menyatakan keyakinannya terhadap kemampuan nasional dalam menangani bencana di Aceh.
“Pemerintah masih memiliki keyakinan untuk menangani permasalahan banjir di Aceh,” katanya.
Ujang Bey menambahkan bahwa selama belum ada lampu hijau terkait bantuan asing, hal tersebut menunjukkan pemerintah telah melakukan perhitungan matang dan memiliki kemampuan dalam menangani seluruh permasalahan yang ada, seraya mendorong pemerintah agar tetap bergerak cepat dan simultan demi memenuhi kebutuhan masyarakat terdampak.
