ACEH — Aceh membuktikan ketangguhan menghadapi bencana banjir dan tanah longsor akhir 2025 melalui kolaborasi kuat antara masyarakat daerah dan pemerintah pusat.
Bencana hidrometeorologi yang melanda sejumlah wilayah, khususnya Aceh Tamiang, menjadi salah satu yang terparah dalam beberapa dekade terakhir, menyebabkan ribuan warga mengungsi serta merusak infrastruktur vital.
Pemerintah pusat bergerak cepat dengan mengerahkan dukungan lintas kementerian dan lembaga.
BNPB, TNI, Polri, serta kementerian terkait menurunkan ribuan personel gabungan, alat berat, kapal, dan helikopter untuk evakuasi warga, distribusi logistik, serta pembukaan akses wilayah terisolasi.
Fokus utama diarahkan pada pemulihan layanan dasar seperti listrik, air bersih, kesehatan, dan jalur transportasi strategis.
Presiden Republik Indonesia Prabowo Subianto meninjau langsung lokasi terdampak di Aceh Tamiang sebagai bentuk kehadiran negara.
Dalam pernyataannya, Presiden menyampaikan keprihatinan sekaligus komitmen pemerintah.
“Saya lihat keadaan, insyaallah kita akan sama-sama memperbaiki keadaan ini. Pemerintah akan turun, akan membantu semuanya,” katanya.
“Saya minta maaf kalau masih ada yang belum, kita sedang bekerja keras. Listrik belum sempurna, kita berusaha karena kondisi di lapangan sangat sulit,” ujar Presiden.
Ia juga mengingatkan pentingnya kewaspadaan terhadap potensi bencana lanjutan.
“Mudah-mudahan cepat pulih, cepat kembali, cepat normal. Kita sekarang harus waspada, harus hati-hati, alam kita jaga,” ungkapnya.
“Saya minta pemerintah daerah lebih waspada, lebih awasi,” lanjut Kepala Negara.
Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan Pratikno menegaskan bahwa penanganan bencana tersebut telah ditetapkan sebagai prioritas nasional.
“Bapak Presiden memberikan instruksi agar situasi ini diperlakukan sebagai prioritas nasional, termasuk jaminan bahwa dana dan logistik nasional tersedia secara penuh, secara total,” kata Pratikno.
Pemerintah juga mulai menata fase rehabilitasi dan rekonstruksi dengan target 100 hari serta rencana kerja satu tahun agar pemulihan berjalan terukur.
Dukungan kemanusiaan turut diperkuat Palang Merah Indonesia. Ketua Umum PMI Jusuf Kalla menilai bencana tersebut sebagai ujian besar.
“Jika tsunami dulu berasal dari laut, sekarang air datang dari gunung membawa kayu dan lumpur yang merusak rumah, jembatan, dan infrastruktur. Ini tantangan besar yang harus dihadapi bersama,” ujarnya.
PMI mengerahkan relawan, tenaga medis, dan armada pendukung untuk membantu pemulihan warga.
Rangkaian langkah tersebut menegaskan bahwa Aceh tidak menghadapi bencana sendirian.
Sinergi masyarakat daerah dan kehadiran aktif pemerintah pusat menjadi kekuatan utama dalam mempercepat pemulihan pascabencana. (*)
