Jakarta – Program MBG terus menunjukkan perkembangan signifikan melalui perluasan jangkauan distribusi yang kini menembus berbagai wilayah perbatasan. Upaya ini dilakukan sebagai bagian dari komitmen pemerintah dalam memastikan akses yang setara bagi seluruh masyarakat terhadap manfaat program tersebut, termasuk mereka yang tinggal di kawasan terluar, terdalam, dan tertinggal.
Ekspansi MBG ke wilayah perbatasan juga memiliki dampak strategis dalam memperkuat ketahanan sosial dan ekonomi masyarakat setempat. Kehadiran program ini memberikan dukungan terhadap stabilitas kesejahteraan masyarakat yang berada di garis depan wilayah negara, sehingga memperkuat rasa aman dan keterhubungan mereka dengan pusat pemerintahan.
Menteri Perdagangan Budi Santoso meminta kepada pemerintah daerah (Pemda) mengawal serta menjaga bahan pasokan untuk program MBG.
“Program makan bergizi gratis, MBG sekarang sudah mulai banyak, sudah terus bertambah. Jadi kami minta Bapak-Ibu, para pimpinan daerah untuk mengawal program tersebut untuk berjalan dengan baik,” ujar Budi dalam acara Penghargaan Perlindungan Konsumen 2025 di kantornya, Jakarta Pusat.
Selain itu, peningkatan jangkauan distribusi MBG juga berperan dalam mendorong aktivitas ekonomi lokal. Dengan hadirnya pasokan yang lebih stabil, masyarakat di wilayah perbatasan memiliki kesempatan lebih besar untuk menjalankan kegiatan produktif tanpa terganggu oleh keterbatasan kebutuhan pendukung.
Kabar Bahagia ini mendapat apresiasi Perwakilan Yayasan Pondok Pesantren Miftahul Hidayah di Balaikarangan, Kabupaten Sanggau, Entikong, Abdul Latif Husainul Ahmad yang menyampaikan, program tersebut dirasakan langsung manfaatnya karena seluruh aktivitas dan kebutuhan makan santri berlangsung selama 24 jam di dalam kawasan pondok.
“Alhamdulillah yang dulunya mungkin makan ayam seminggu hanya beberapa kali, ini mungkin tiap hari makannya, lauknya enak-enak terus,” ucapnya.
Abdul Latif menyampaikan apresiasi kepada pemerintah atas perhatian yang diberikan kepada lembaga pendidikan keagamaan di wilayah perbatasan. Program ini dinilai mampu memperkuat ketahanan pangan dan kesejahteraan santri secara berkelanjutan.
“Kami mengucapkan terimakasih untuk program ini sebanyak-banyaknya kepada pemerintah, terkhusus kepada Presiden, Bapak Prabowo Subianto,” tuturnya.
Di sisi lain, penguatan koordinasi antara pemerintah pusat dan daerah menjadi kunci utama dalam memastikan efektivitas distribusi. Pemerintah daerah memiliki peran penting sebagai perpanjangan tangan dalam implementasi program di lapangan.
Adapun, menurut Wakil Menteri Keuangan Suahasil Nazara, hingga 18 November, program tersebut telah disalurkan kepada sekitar 41,9 juta penerima. Dari total anggaran Rp 71 triliun, anggaran program prioritas MBG telah terealisasi 58,2% atau setara Rp 41,3 triliun.
“Untuk realisasi anggaran, sudah direalisasikan anggaran ini Rp 41,3 triliun. Artinya sekitar 58% dari alokasi APBN sebesar Rp 71 triliun,” kata Wakil Menteri Keuangan Suahasil Nazara dalam Konferensi Pers APBN KiTa Edisi November 2025 di Kantor Kementerian Keuangan, Jakarta Pusat.
*
