Jakarta – Pemerintah terus mengoptimalkan pemerataan ekonomi nasional melalui percepatan pembangunan Koperasi Desa (Kopdes) Merah Putih sebagai motor penggerak ekonomi dari bawah. Kolaborasi lintas kementerian kini semakin diperkuat, melibatkan Kementerian Koperasi dan UKM, Kementerian Pekerjaan Umum, serta Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi.
Menteri Koperasi (Menkop) Ferry Juliantono bersama Menteri Pekerjaan Umum (PU) Dody Hanggodo melakukan harmonisasi langkah percepatan pembangunan Kopdes Merah Putih.
“Hal itu menindaklanjuti Instruksi Presiden (Inpres) 17/2025, dimana masing-masing kementerian mendapatkan tanggung jawab untuk percepatan pembangunan fisik gudang, gerai, dan kelengkapan Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih. Oleh karena, kita lakukan harmonisasi dan penyelarasan,” ujar Ferry.
Ferry menekankan, pertemuan dengan Menteri PU Dody Hanggodo dimaksudkan untuk mempercepat proses pembangunan fisik gudang, gerai, dan sarana kelengkapan lain Kopdes Merah Putih di seluruh Indonesia. Dalam Inpres 17/2025, Kementerian PU berperan dalam penetapan standar bangunan serta supervisi teknis.
“Kemenkop tidak memiliki kapasitas untuk itu, maka kita melibatkan Kementerian PU,” katanya.
Saat ini, pembangunan fisik Kopdes Merah Putih dilaksanakan oleh PT Agrinas, dengan supervisi dari Kementerian PU. Pertemuan ini untuk menyempurnakan butir-butir dari nota kesepahaman kedua kementerian.
“Dalam melaksanakan supervisi pembangunan tersebut, kita dibantu Kementerian PU,” ujarnya.
Pemerintah menargetkan hingga Maret 2026, pembangunan 80 ribu gerai dan gudang koperasi dapat diselesaikan di seluruh Indonesia.
“Dari 40 ribu tanah itu, kita targetkan 20 ribu sedang dibangun di November. Kemudian Desember kita percepat antara 40 ribu sampai 50 ribu,” ujar Ferry.
Sementara itu, Menteri Pekerjaan Umum Dody Hanggodo menegaskan bahwa pihaknya akan menyiapkan desain prototipe bangunan yang sesuai dengan standar nasional.
“Seperti biasa, prototipe itu akan mengacu pada kualitas bangunan sesuai dengan kondisi daerah, seperti harus tahan gempa, dan sebagainya,” ujar Dody.
Selaras dengan hal tersebut, Menteri Desa dan Pembangunan Daerah Tertinggal Yandri Susanto menegaskan pentingnya pembangunan dari bawah sebagai langkah nyata pemerataan ekonomi nasional.
“Saya datang ke sini untuk mengajak kerja sama yang riil dengan wisudawan untuk membangun Indonesia dari desa dan dari bawah,” ujar Mendes Yandri saat menandatangani nota kesepahaman (MoU) antara Kemendes PDT dan ITB Ahmad Dahlan di Gedung Sasana Kriya TMII, Jakarta Timur, Kamis.
Kerja sama tersebut mencakup bidang pendidikan, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat di desa dan daerah tertinggal.
“Pembangunan nasional harus dimulai dari desa sebagaimana tertuang dalam Astacita ke-6 Presiden Prabowo Subianto, yakni membangun dari desa dan dari bawah untuk pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan,” katanya.
Pemerintah berharap sinergi antar kementerian dalam program Kopdes Merah Putih, penguatan SDM desa, serta dukungan dari perguruan tinggi dapat mempercepat terwujudnya pemerataan ekonomi dan kemandirian desa menuju Indonesia Emas 2045.
