Jakarta – Pemerintah menegaskan komitmen kuat dalam menyediakan hunian layak bagi masyarakat berpenghasilan rendah (MBR) melalui peningkatan kuota rumah subsidi menjadi 350 ribu unit pada tahun 2025. Kebijakan ini menjadi langkah strategis pemerintahan Presiden Prabowo Subianto–Gibran Rakabuming Raka dalam mengatasi backlog perumahan nasional.
Ketua Umum Gapensi, Andi Rukman Karumpa, menyambut positif kebijakan tersebut. “Ada peluang besar dari 350 ribu rumah subsidi. Ini saatnya teman-teman kontraktor untuk mulai beralih menjadi pengembang,” ujarnya. Ia menambahkan bahwa peningkatan kuota Fasilitas Likuiditas Pembiayaan Perumahan (FLPP) menjadi “magnet” karena skema pembiayaan sudah tersedia dan pasti. “Penambahan kuota FLPP dapat berdampak luar biasa bagi anggota kami,” katanya.
Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP), Maruarar Sirait, menegaskan komitmen pemerintah memperkuat kolaborasi industri perumahan. “Kami membuka ruang kerja sama bagi kontraktor dan pengembang untuk memperkuat sinergi sektor hulu dan hilir. Pemerintah juga menawarkan sosialisasi Kredit Program Pemerintah dan KUR khusus sektor perumahan,” ungkapnya.
Ketua DPD REI Banten, Roni Hadiriyanto Adali, menilai soliditas pelaku industri menjadi kunci percepatan. “Pembangunan perumahan sangat bergantung pada kolaborasi semua pihak. Semua stakeholder harus terkoneksi,” tuturnya.
Program 350 ribu rumah subsidi disebut sebagai capaian terbesar dalam sejarah FLPP. Setiap satu unit rumah dapat menyerap lima tenaga kerja, sehingga program ini diproyeksikan membuka lebih dari 1,6 juta lapangan kerja. Pemerintah juga mengalokasikan KUR sektor perumahan sebesar Rp130 triliun dengan bunga bersubsidi. “Untuk pertama kalinya, KUR diarahkan mendukung pembiayaan rumah rakyat,” kata Maruarar.
Komisioner BP Tapera, Heru Pudyo Nugroho menambahkan, “Kami melihat tren positif pencapaian penyaluran KPR FLPP, dan optimistis target 350 ribu unit akan tercapai.”
Pemerintah memastikan upaya ini berlanjut dalam Program 3 Juta Rumah Rakyat sebagai bagian dari Asta Cita Presiden Prabowo untuk mempersempit ketimpangan dan memastikan rakyat memiliki akses tempat tinggal layak.
