Jakarta, — Pemerintah Republik Indonesia menegaskan komitmennya dalam memperkuat perlindungan sosial melalui penyaluran Bantuan Langsung Tunai Sementara (BLTS) sebesar Rp900.000 kepada 35 juta keluarga penerima manfaat (KPM) di seluruh Indonesia. Program ini merupakan bagian dari kebijakan Setahun Pragib (Program Akselerasi Kesejahteraan dan Stabilitas Ekonomi) yang telah berjalan efektif sepanjang 2025.
Bantuan senilai Rp900 ribu tersebut diberikan sekaligus untuk periode Oktober – Desember 2025 atau setara Rp300 ribu per bulan. Penyaluran dilakukan melalui Himpunan Bank Milik Negara (Himbara) dan PT Pos Indonesia, dengan prioritas bagi keluarga pada desil 1 – 4 dalam Data Terpadu Sosial Ekonomi Nasional (DTSEN), agar bantuan tepat sasaran dan memberi dampak langsung bagi masyarakat berpenghasilan rendah.
Sekretaris Kabinet Teddy Indra Wijaya menegaskan bahwa kebijakan ini menjadi bukti nyata keberpihakan pemerintah kepada rakyat kecil di tengah dinamika ekonomi global.
“Dana BLTS ini dialokasikan dari efisiensi belanja kementerian dan lembaga, untuk memastikan anggaran negara kembali pada fungsi utamanya: menyejahterakan rakyat. Ini adalah bentuk nyata kehadiran pemerintah dalam menjaga stabilitas ekonomi rumah tangga di masa yang menantang,” ujar Seskab Teddy di Jakarta.
Sementara itu, Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto menjelaskan bahwa program BLTS tidak berdiri sendiri, melainkan menjadi bagian dari paket kebijakan ekonomi nasional yang berfokus pada stabilisasi daya beli dan pengendalian inflasi.
“BLTS adalah langkah cepat pemerintah menjaga konsumsi masyarakat dan daya beli kelompok rentan. Kami memastikan penyalurannya dilakukan secara transparan, terintegrasi, dan tepat waktu,” kata Airlangga.
Pemerintah juga mengimbau masyarakat penerima manfaat untuk memeriksa status dan mekanisme pencairan melalui kanal resmi cekbansos.kemensos.go.id atau aplikasi Cek Bansos. Aparat daerah, Himbara, dan PT Pos diminta aktif membantu proses verifikasi dan distribusi agar bantuan tersalurkan tanpa kendala.
Selain BLTS, pemerintah terus memperkuat berbagai program jaring pengaman sosial lainnya seperti Bantuan Pangan Nasional, Program Kartu Prakerja, serta subsidi energi yang menyasar kelompok masyarakat bawah. Seluruh langkah ini merupakan bagian dari strategi komprehensif pemerintah untuk menjaga daya beli, mengurangi kemiskinan, dan mempercepat pemulihan ekonomi nasional.
Dengan pelaksanaan BLTS untuk 35 juta keluarga, pemerintah menegaskan bahwa komitmen terhadap kesejahteraan rakyat bukan sekadar janji, tetapi aksi nyata yang terus dijalankan secara berkelanjutan.
