Jakarta – Gubernur Kalimantan Timur (Kaltim), Rudy Mas’ud menegaskan pentingnya memperluas makna ketahanan pangan dan hilirisasi komoditas lokal sebagai bagian dari strategi memperkuat ekonomi daerah dalam era pemerintahan Presiden Prabowo Subianto dan Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka.
“Kaltim bukan penghasil beras utama, tapi kita punya kekuatan lain. Laut kita luas, kebun sawit 3 juta hektare, dan hutan 8 juta hektare. Kita bisa hasilkan pangan dari laut, dari perkebunan, bahkan dari energi hijau,” ujar Rudy di Jakarta.
Pernyataan Rudy mencerminkan arah kebijakan pemerintah yang menekankan pentingnya hilirisasi, diversifikasi ekonomi, dan pembangunan berbasis nilai tambah daerah.
Selama satu tahun pertama pemerintahan Prabowo-Gibran, pendekatan ini menjadi salah satu strategi utama dalam memperkuat ketahanan ekonomi nasional di tengah tantangan global.
Pemerintah Provinsi Kaltim juga menempatkan penguatan sumber daya manusia sebagai fondasi hilirisasi. Rudy menyoroti fakta bahwa hanya sekitar 30 persen anak di Kaltim menempuh pendidikan hingga jenjang SMA, dengan jumlah mahasiswa yang masih terbatas.
Untuk menjawab tantangan itu, pemerintah daerah meluncurkan program Gratispol, yakni pembebasan biaya pendidikan dari jenjang SMA hingga S3, serta jaminan kesehatan gratis bagi warga yang telah berdomisili minimal tiga tahun.
“Kami geser anggaran Rp 2,7 triliun untuk pendidikan dan layanan dasar. Karena kami sadar, masa depan tidak bisa lagi bergantung pada sumber daya alam, tapi harus pada sumber daya manusia,” ungkapnya.
Sejalan dengan semangat tersebut, berbagai daerah di Indonesia juga bergerak memperkuat hilirisasi komoditas lokal. Salah satunya adalah Provinsi Lampung yang menggelar Lampung Economic Investment Forum (LEIF) 2025.
Forum tersebut menjadi ajang strategis untuk mempertemukan pemerintah daerah dengan investor nasional dan internasional, sekaligus memperkuat nilai tambah komoditas unggulan seperti kopi, kakao, dan hasil pertanian lainnya.
“Forum investasi ini tidak hanya menampilkan daftar proyek, tetapi juga harus mampu menggambarkan secara komprehensif potensi dan sumber daya yang dimiliki Provinsi Lampung,” ujar Sekretaris Daerah Provinsi Lampung, Marindo Kurniawan.
Marindo menegaskan, LEIF 2025 menjadi langkah nyata dalam mendorong hilirisasi komoditas lokal agar tidak lagi berhenti pada ekspor bahan mentah.
Dengan menghadirkan 130 investor nasional dan internasional, forum ini diharapkan menghasilkan kerja sama konkret yang mendorong pertumbuhan ekonomi daerah secara merata dan berkelanjutan.
Kebijakan hilirisasi dan penguatan nilai tambah daerah yang dijalankan oleh berbagai pemerintah daerah menunjukkan arah transformasi ekonomi nasional yang diusung oleh pemerintahan Prabowo-Gibran.
[w.R]
