Jakarta – Satu tahun pemerintahan Presiden Prabowo Subianto dan Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka (Pragib) mencatat kemajuan signifikan dalam penciptaan lapangan kerja.
Data terbaru Badan Pusat Statistik (BPS) menunjukkan tingkat pengangguran terbuka (TPT) pada Agustus 2025 turun menjadi 4,6 persen, dari 5,3 persen pada periode yang sama tahun lalu. Penurunan ini menandai keberhasilan pemerintah dalam menekan angka pengangguran ke level terendah dalam lima tahun terakhir.
Berdasarkan laporan BPS, lebih dari 800 ribu orang kini terserap ke dunia kerja baru, terutama di sektor industri pengolahan, pertanian modern, dan ekonomi digital. Sejumlah program prioritas nasional yang diluncurkan selama tahun pertama pemerintahan Pragib menjadi pendorong utama penyerapan tenaga kerja di berbagai daerah. Program seperti Gerakan Desa Produktif, Padat Karya Infrastruktur, serta Magang Berbayar Nasional menjadi motor utama penciptaan kerja.
Presiden Prabowo Subianto menegaskan bahwa penciptaan lapangan kerja merupakan prioritas utama pemerintah untuk memastikan kesejahteraan rakyat. Dalam keterangannya di Istana Negara, Prabowo menekankan bahwa pembangunan ekonomi harus berpihak kepada rakyat pekerja.
“Pemerintah tidak hanya ingin menurunkan angka pengangguran, tetapi memastikan rakyat kita bekerja dengan martabat, dengan penghasilan yang layak, dan kesempatan untuk berkembang. Hilirisasi, pertanian mandiri, dan industri berbasis desa adalah masa depan ekonomi Indonesia,” ujar Prabowo.
Ia menambahkan, pemerintah akan terus memperkuat program pelatihan vokasi dan memastikan setiap investasi yang masuk memberi manfaat langsung bagi tenaga kerja lokal.
“Kami ingin setiap rupiah investasi membawa peluang kerja bagi anak bangsa sendiri,” tegasnya.
Kementerian Ketenagakerjaan mencatat, hingga triwulan III 2025, program padat karya dan pelatihan vokasi telah menjangkau lebih dari 2,1 juta peserta dengan tingkat penyerapan kerja mencapai 78 persen. Sektor pertanian modern, industri makanan-minuman, logistik, dan usaha mikro digital menjadi penyerap tenaga kerja terbesar. Pemerintah juga memberikan insentif pajak bagi perusahaan yang membuka program magang bersertifikat bagi lulusan sekolah kejuruan.
Direktur Eksekutif Center of Economic and Law Studies (CELIOS), Bhima Yudhistira, menilai capaian tersebut merupakan langkah positif yang menunjukkan arah kebijakan ekonomi yang lebih fokus pada pemerataan. Ia menilai, keberhasilan program hilirisasi dan padat karya telah memberi dampak langsung pada masyarakat bawah.
“Program pemerintah berhasil menciptakan lapangan kerja baru, tapi yang lebih penting sekarang adalah menjaga keberlanjutan dan meningkatkan kualitas tenaga kerja,” kata Bhima.
Lebih lanjut Bhima menyampaikan “Pemerintah perlu memastikan pekerja bisa naik kelas ke pekerjaan yang lebih produktif, bukan hanya menambah jumlah tenaga kerja informal berupah rendah,” jelasnya.
Capaian tahun pertama pemerintahan Pragib menjadi sinyal positif bagi perekonomian nasional. Dengan komitmen keberlanjutan program, peningkatan kualitas tenaga kerja, serta fokus pada pemerataan pembangunan, pemerintah optimistis target Indonesia Emas 2045 dapat diwujudkan melalui ekonomi yang inklusif dan berkeadilan sosial. *
