Jakarta – Menteri Dalam Negeri (Mendagri), Tito Karnavian menegaskan pentingnya efisiensi anggaran di seluruh pemerintah daerah menjelang satu tahun pemerintahan Presiden Prabowo Subianto dan Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka (Pragib).
Ia menekankan bahwa setiap daerah harus menghentikan pemborosan, terutama pada kegiatan seremonial dan pengeluaran birokrasi yang tidak memberikan dampak langsung kepada masyarakat.
“Pemerintah daerah harus menyesuaikan diri dengan melakukan penghematan, terutama untuk belanja-belanja birokrasi,” ujar Tito di Jakarta Barat.
Menurutnya, tahun anggaran 2026 akan menjadi momentum penting untuk memastikan tata kelola keuangan publik berjalan lebih efisien dan produktif.
“Mohon maaf, ini harus dikurangi. Banyak daerah yang bisa melakukan efisiensi dan hasilnya lebih efektif,” tegasnya.
Mendagri meminta setiap pemerintah daerah melakukan simulasi efisiensi sebelum bereaksi terhadap penurunan transfer fiskal dari pusat. Ia menekankan agar daerah tidak langsung panik melihat angka TKD (Transfer ke Daerah) menurun, melainkan terlebih dahulu meninjau pos-pos belanja yang bisa dirasionalisasi tanpa mengganggu pelayanan publik.
“Jangan langsung reaktif melihat angka turun. Lakukan exercise dulu. Lihat pos-pos belanja birokrasi, perjalanan dinas, rapat, dan konsumsi. Banyak yang sebenarnya bisa dikurangi tanpa mengganggu kinerja,” katanya.
Di sisi lain, Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa menegaskan bahwa efisiensi Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) tahun 2026 akan dilakukan secara optimal namun dengan pendekatan berbeda dibandingkan masa sebelumnya.
“Jadi efisiensinya adalah yang ada dipastikan dibelanjakan sesuai dengan peruntukannya, tepat waktu, dan nggak dikorup,” tegas Purbaya.
Menurutnya, efisiensi bukan berarti menahan belanja, tetapi memastikan uang negara tidak menganggur. Ia menjelaskan bahwa realokasi dilakukan bukan untuk menambah anggaran, melainkan menempatkannya pada pos yang lebih produktif.
“Saya bukan spending free, efisiensi saya nggak motong (anggaran). Anggarannya sama seperti yang kemarin. Tapi impact-nya akan beda kalau kita pintar me-manage uang. Ini cash management,” jelasnya.
Langkah efisiensi anggaran ini merupakan arahan langsung Presiden Prabowo Subianto, yang menargetkan penghematan hingga Rp306,69 triliun pada 2025 dari pemangkasan belanja kementerian/lembaga (K/L) sebesar Rp256,1 triliun dan penyesuaian alokasi TKD sebesar Rp50,59 triliun.
Kebijakan efisiensi tahun 2026 ini menjadi bagian dari komitmen pemerintah untuk menjaga disiplin fiskal dan memastikan anggaran negara digunakan secara produktif, transparan, dan berkeadilan.
[w.R]
