Jakarta — Dalam langkah tegas menghadapi tantangan mutu pangan di program Makan Bergizi Gratis (MBG), pemerintah melalui instruksi Presiden kini mempercepat pemenuhan peralatan higienis di seluruh dapur program tersebut. Kebijakan ini menjadi jawaban atas sejumlah kasus keracunan makanan siswa yang sempat muncul di beberapa daerah, sekaligus mempertegas komitmen pemerintah menjaga kesehatan masyarakat melalui pangan sekolah yang aman dan bergizi.
Pemerintah pusat bersama pemerintah daerah telah bersinergi. Di DKI Jakarta, misalnya, Pemprov menargetkan sertifikasi 180 dapur MBG dapat rampung dalam dua pekan ke depan.
Di sisi lain, BGN (Badan Gizi Nasional) telah menggelar pelatihan bagi ribuan petugas pengelola dapur dan penjamah makanan agar seluruh Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) memiliki kesiapan teknis dalam menerapkan standar keamanan pangan.
Perintah Presiden Prabowo Subianto mengemuka dalam rapat terbatas di kediaman pribadi beliau. Yang kemudian perintah itu diteruskan oleh Sekretaris Kabinet, Letkol Teddy Indra Wijaya.
“Presiden menegaskan kepada Kepala BGN bahwa setidaknya pada minggu depan ini, dapur-dapur harus sudah dilengkapi dengan alat tes kit yakni mengecek kebersihan makanan, alat pencuci dan pengering higienis dilengkapi air hangat, dan alat khusus untuk menghindari bakteri, dan penyediaan filter air bersih,” kata Teddy.
Teddy menambahkan bahwa evaluasi menyeluruh terhadap operasional MBG menjadi bagian penting agenda rapat tersebut.
Menteri Kesehatan, Budi Gunadi Sadikin, menegaskan bahwa persyaratan sertifikasi baru yang diterapkan bukan hambatan, melainkan pendorong mutu.
“Kita juga membereskan masalah sertifikasinya. Jadi standar minimum SPPG-nya. Kita juga sudah menyepakati BGN akan mewajibkan sertifikasi layak higiene dan sanitasi dari Kemenkes. Kemudian ada proses HACCP untuk prosesnya, terutama berkaitan dengan standar gizi dan manajemen risikonya,” ujar Budi.
Menurut Menkes, kerja sama dengan BPOM dan akselerasi penerbitan izin menjadi kunci agar proses sertifikasi tidak memakan waktu berbulan-bulan.
Sementara itu, Sawin, Deputi Penyediaan dan Penyaluran di BGN, menyatakan bahwa pelatihan para pengelola SPPG merupakan fondasi dari transformasi operasional MBG ke arah standar nasional.
“Harapan kami, seluruh dapur SPPG di Indonesia bisa memenuhi dua standar utama tersebut SLHS dan Halal, agar program makan bergizi gratis berjalan sesuai prinsip keamanan pangan dan keberkahan konsumsi,” kata Sawin.
Sawin juga menegaskan bahwa prosedur verifikasi dan audit internal akan terus dilakukan agar sertifikasi tidak hanya formalitas belaka.
Langkah-langkah percepatan ini mendapat sambutan positif di sejumlah wilayah. Banyak dinas kesehatan daerah melaporkan telah memulai inspeksi ulang, memberikan dukungan teknis, dan mengatur alokasi anggaran untuk pembelian alat sterilisasi serta uji laboratorium. Di antara fokus baru yang muncul adalah penggunaan rapid test food, alat uji mikrobiologi sederhana di dapur, serta sistem penyaringan air bersih untuk setiap sumber air dapur.
Dengan arahan tegas dari pimpinan tertinggi negara dan keterlibatan lintas kementerian dan lembaga, langkah memperkuat keamanan pangan MBG kini semakin konkret. Program makan bergizi sekolah tidak hanya menjadi alat untuk menangani stunting dan gizi buruk, tetapi juga menjadi simbol bagaimana negara hadir melindungi generasi masa depan.
Langkah cepat pemerintah melengkapi dapur MBG dengan peralatan higienis menunjukkan bahwa komitmen terhadap kesehatan rakyat bukan sekadar slogan, tetapi tindakan nyata. Dengan dukungan seluruh stakeholder, MBG akan terus maju—lebih bersih, lebih aman, dan betul-betul bergizi untuk anak Indonesia.*
