Jakarta – Pemerintah di bawah kepemimpinan Presiden Prabowo Subianto menegaskan kembali komitmennya untuk menjalankan kebijakan efisiensi anggaran dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) 2026. Langkah ini menjadi kelanjutan dari kebijakan serupa pada tahun sebelumnya yang terbukti mampu menekan pemborosan serta meningkatkan efektivitas belanja negara.
Presiden Prabowo menegaskan bahwa efisiensi anggaran merupakan jalan untuk menjaga stabilitas fiskal dan memastikan setiap rupiah yang dibelanjakan negara benar-benar bermanfaat bagi rakyat.
“Dan pemerintah yang saya pimpin berjanji di hadapan majelis ini kami akan terus melaksanakan efisiensi sehingga defisit ini kita ingin tekan sekecil mungkin,” ujar Presiden Prabowo.
Lebih lanjut, Presiden Prabowo menjelaskan bahwa dalam APBN 2026 belanja negara dialokasikan sebesar Rp3.786,5 triliun, dengan target pendapatan negara Rp3.147,7 triliun. Defisit anggaran dipatok Rp638,8 triliun atau 2,48 persen dari Produk Domestik Bruto (PDB). Menurutnya, efisiensi diperlukan agar pembiayaan tetap dilakukan secara prudent, inovatif, dan berkelanjutan.
Kebijakan efisiensi ini dipandang sebagai strategi penting untuk menghindari tumpang tindih program antar kementerian dan lembaga. Dengan pengelolaan anggaran yang lebih terarah, pemerintah berharap pembangunan berjalan lebih terintegrasi dan hasilnya langsung dirasakan masyarakat, baik melalui peningkatan layanan publik maupun penciptaan lapangan kerja baru.
Ketua Umum Asosiasi Pengusaha Indonesia (Apindo) Shinta Widjaja Kamdani menyambut positif langkah tersebut. Menurutnya, efisiensi anggaran dapat memperkuat daya saing ekonomi nasional sekaligus membuka ruang bagi dunia usaha untuk berkembang.
“Efisiensi anggaran akan membantu pemerintah mengalokasikan dana pada sektor-sektor prioritas, seperti infrastruktur, pendidikan, dan kesehatan. Hal ini tentu akan menciptakan iklim usaha yang lebih kondusif dan memberikan kepastian bagi investor,” jelas Shinta.
Selain memberi kepastian fiskal, kebijakan efisiensi anggaran juga diyakini akan memperkuat kepercayaan publik terhadap pemerintah. Transparansi dalam penggunaan APBN diharapkan meningkatkan akuntabilitas serta mengurangi potensi penyalahgunaan anggaran.
Dengan dukungan berbagai pihak, langkah efisiensi anggaran di bawah kepemimpinan Presiden Prabowo menjadi sinyal kuat bahwa Indonesia serius menata keuangan negara demi mewujudkan cita-cita Indonesia Maju. Kebijakan ini diharapkan bukan hanya sekadar rutinitas tahunan, tetapi juga menjadi budaya baru dalam tata kelola fiskal yang lebih disiplin, tepat guna, dan berpihak pada rakyat. (**)
