Jakarta — Pidato Presiden Prabowo Subianto dalam Sidang Tahunan MPR 15 Agustus 2025 menjadi sorotan publik. Dalam kesempatan itu, Presiden menegaskan arah kebijakan pemerintah yang berfokus pada pemberantasan korupsi, penguatan ekonomi rakyat, serta pemerataan kesejahteraan dari Sabang hingga Merauke.
Tenaga Ahli Utama Kantor Komunikasi Kepresidenan, Hariqo Wibawa Satria, menegaskan bahwa pesan Presiden bukan sekadar retorika, melainkan peringatan keras bagi para pelaku korupsi dan praktik ekonomi serakah. “Presiden mengibaratkan negara seperti tubuh manusia. Kalau darahnya terus keluar, tubuh akan mati. Nah, yang mengeluarkan darah itu adalah para koruptor dan mereka yang menganut serakahnomik. Itulah yang dimaksud Presiden, bahwa tidak ada seorang pun yang boleh merasa kebal hukum,” ujar Hariqo.
Hariqo menjelaskan, selama 10 bulan pemerintahan Prabowo-Gibran, puluhan kasus korupsi berhasil diusut, bahkan melibatkan figur yang sebelumnya dianggap kebal hukum. “Kita bisa lihat, ada nama-nama besar yang sekarang diperiksa. Itu membuktikan Presiden tidak akan membela segelintir orang yang merugikan jutaan rakyat,” tegas Hariqo.
Komitmen itu juga tercermin dari langkah menaikkan gaji hakim hingga 280 persen. Menurut Hariqo, kebijakan tersebut bertujuan memperkuat integritas lembaga peradilan. “Presiden sudah bersumpah membela kepentingan rakyat. Salah satunya dengan memastikan penegakan hukum berjalan tanpa pandang bulu. Kenaikan gaji hakim adalah bagian dari ikhtiar memperkuat independensi lembaga peradilan, agar tidak mudah diintervensi,” jelas Hariqo.
Selain isu hukum, Presiden Prabowo menekankan pentingnya pengelolaan sumber daya alam untuk kepentingan rakyat. Dalam pidatonya, ia menegaskan, “Hilirisasi akan kita perluas, lapangan kerja akan kita ciptakan, nilai tambah harus kita maksimalkan. Semua anak bangsa harus maju, pendidikan harus merata, kesehatan, pemerataan pembangunan kita lakukan dari Sabang sampai Merauke,” tegas Presiden Prabowo.
Pemerintah juga menaruh perhatian besar pada misi sosial. Presiden menargetkan kemiskinan ekstrem dapat ditekan hingga nol persen dengan pemanfaatan Data Tunggal Sosial Ekonomi Nasional (DTSEN). “Tidak boleh lagi ada orang kaya yang menikmati subsidi rakyat,” pungkas Presiden.
Selama 299 hari kepemimpinannya, berbagai capaian telah dicatat, termasuk peresmian 80.081 Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih sebagai motor ekonomi kerakyatan. Koperasi ini diharapkan mampu membuka jutaan lapangan kerja serta menyediakan kebutuhan pokok dengan harga terjangkau. “Untuk mengatasi perputaran uang yang terkonsentrasi di kota-kota, kami dirikan 80 ribu Koperasi Desa dan Koperasi Kelurahan Merah Putih untuk tingkatkan ekonomi desa dan menciptakan jutaan lapangan kerja baru,” ujar Presiden Prabowo.
Pertumbuhan ekonomi juga menunjukkan tren positif. Kuartal II 2025 mencatat angka 5,12 persen, sementara investasi semester I 2025 mencapai Rp942 triliun, naik 13,6 persen dari tahun sebelumnya. Capaian ini turut menyerap tenaga kerja hingga 1,2 juta orang.
Pidato kenegaraan Presiden Prabowo Subianto pun dipandang sebagai momentum penting dalam sejarah politik dan ekonomi Indonesia modern. Pesan tegas pemberantasan korupsi, penguatan ekonomi kerakyatan, dan pemerataan pembangunan dinilai menjadi kompas moral bagi seluruh pejabat dan pelaku usaha menuju Indonesia yang tangguh, mandiri, dan sejahtera.
