Banyuwangi – Pemerintah terus mengembangkan sistem penyaluran bansos sebagai bagian dari upaya meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Pada tahun 2025, Program Keluarga Harapan (PKH) dan Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT) tetap menjadi dua program utama dalam mendukung kebutuhan dasar keluarga prasejahtera.
Sejumlah pembaruan, termasuk penggunaan basis data baru dan digitalisasi sistem penyaluran, mulai diterapkan untuk memastikan bantuan lebih tepat sasaran, transparan, dan berdampak jangka panjang.
Salah satu inovasi kunci dalam transformasi ini adalah penggunaan Data Tunggal Sosial dan Ekonomi Nasional (DTSEN) sebagai basis data utama menggantikan Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS).
Selain itu, pemerintah pusat juga telah menunjuk Kabupaten Banyuwangi sebagai pilot project digitalisasi bansos melalui portal Perlindungan Sosial Adaptif (Parlinsos). Portal ini merupakan inisiatif Dewan Ekonomi Nasional (DEN) bersama sejumlah kementerian untuk membangun Digital Public Infrastructure (DPI) yang terintegrasi dan aman.
“Di antaranya adalah kesiapan Banyuwangi yang dapat dilihat dari rekam jejak proses transformasi digital pemerintahannya selama ini, termasuk indeks SPBE yang sangat baik, serta komitmen pemimpin daerahnya yang tinggi,” ujar Plt Deputi Bidang Transformasi Digital Pemerintah Kemenpan RB, Cahyono Tri Birowo.
Melalui platform ini, masyarakat akan dapat melakukan proses verifikasi, pendaftaran, hingga pemantauan bantuan sosial secara mandiri. Data yang digunakan akan memanfaatkan identitas digital, data biometrik untuk autentikasi, dan sistem pertukaran data lintas sektor.
Sementara itu, Principal Expert Government Technology DEN, Rahmat Danu Andika menegaskan bahwa sistem ini dirancang untuk menjawab permasalahan klasik bansos yang kerap salah sasaran.
“Harapan kami, dengan portal ini nantinya tidak ada lagi cerita bansos salah sasaran dan tidak tepat guna. Untuk itulah, di piloting ini kita sangat membutuhkan keterbukaan pemikiran kepala daerah dan juga semangat bersama untuk mencoba cara baru. Banyuwangi yang sangat pas untuk memulai project ini,” katanya.
Program ini direncanakan mulai berjalan pada September 2025, dengan fokus awal pada penyaluran PKH dan BPNT. Bila sukses, cakupan bantuan akan diperluas secara nasional.
Bupati Banyuwangi, Ipuk Fiestiandani, menyatakan dukungan penuh terhadap program tersebut. Ia juga optimis, digitalisasi bansos akan berdampak besar bagi masyarakat.
“Prinsipnya, kami siap untuk berkolaborasi demi mewujudkan kemaslahatan rakyat. Dengan sasaran yang tepat, warga penerima bantuan dapat lebih berdaya dan sejahtera,” jelasnya.
Program PKH dan BPNT selama ini telah menjadi pilar penting dalam meningkatkan kesejahteraan keluarga rentan. Penyaluran yang dilakukan per triwulan memudahkan keluarga penerima manfaat untuk mengelola bantuan secara terencana.-
[edRW]
