Papua – Aparat keamanan terus menggencarkan penindakan terhadap kelompok separatis bersenjata di Papua. Terbaru, Satgas Damai Cartenz 2025 mengungkap jaringan pendanaan dan penyelundupan senjata yang melibatkan oknum di berbagai lapisan masyarakat, termasuk aparat negara.
Kepala Satuan Tugas Operasi Damai Cartenz, Brigjen Faizal Ramadhani, mengungkapkan bahwa Tentara Pembebasan Nasional Papua Barat Organisasi Papua Merdeka (TPNPB-OPM) diketahui memanfaatkan dana desa sebagai salah satu sumber pendanaan.
“Dana-dana itulah yang dikumpulkan untuk membeli senjata,” kata Faizal.
Menurut Faizal, dana desa tersebut diperoleh OPM dengan melakukan pemaksaan terhadap kepala desa dan ini bukan hal baru.
Sementara itu, aparat penegak hukum telah menangkap sejumlah kepala desa dan kepala distrik yang terbukti menyerahkan dana kepada OPM, yang digunakan untuk operasional dan pembelian senjata. Selain pendanaan, jaringan penyelundupan senjata juga menjadi fokus utama aparat.
Faizal menyebut, senjata yang digunakan kelompok separatis berasal dari dalam dan luar negeri. Sumber eksternal diidentifikasi dari Papua Nugini dan Filipina. Polisi bahkan pernah melakukan operasi hingga ke wilayah perbatasan dan mengirim pasukan ke Sulawesi Utara guna membongkar jalur penyelundupan.
“Jadi mereka itu dapat dari dalam dan luar negeri,” ujar Faizal.
Pada Maret 2025 lalu, Satgas Damai Cartenz bersama Polda Papua berhasil menangkap Yuni Enumbi (YE), mantan prajurit TNI, yang diduga menjadi pemasok senjata bagi OPM dari wilayah Jawa. Dalam pengungkapan tersebut, aparat berhasil menyita 12 pucuk senjata api dan lebih dari 4.000 butir amunisi.
Sementara aparat bekerja keras memberantas jaringan OPM, masyarakat Papua juga mulai bangkit menyuarakan perlawanan terhadap kelompok bersenjata tersebut.
Gelombang aksi damai menolak kehadiran kelompok separatis menggema di Distrik Sugapa, Kabupaten Intan Jaya. Warga dari sejumlah kampung turun ke jalan dengan satu pesan tegas, yaitu hentikan kekerasan, hadirkan kedamaian.
“OPM bukan solusi bagi rakyat Papua. Kami ingin membangun masa depan, bukan hidup dalam ketakutan dan penderitaan,” tegas Henokh Weya, perwakilan masyarakat Intan Jaya.
Senada dengan itu, tokoh pemuda setempat Fransiskus Kobogau menyoroti dampak destruktif keberadaan OPM terhadap akses pendidikan dan pembangunan.
“Kami ingin damai. Kami butuh sekolah, rumah sakit, dan jalan yang bagus, bukan suara tembakan,” katanya.
Aksi masyarakat ini menjadi penanda semakin kuatnya kesadaran kolektif di Papua bahwa kekerasan bukan jalan menuju kemajuan.
Penindakan tegas terhadap pelaku kejahatan bersenjata dan keberanian masyarakat untuk bersuara menjadi fondasi penting dalam membangun Papua yang damai, adil, dan sejahtera.
