Penetapan Universitas Cenderawasih (Uncen) sebagai Regional Centre of Excellence (RCOE) untuk program Makanan Bergizi Gratis (MBG) di Tanah Papua merupakan langkah strategis yang patut diapresiasi. Langkah ini menandai keseriusan pemerintah dalam menempatkan isu gizi anak sebagai prioritas utama dalam pembangunan manusia, terutama di wilayah timur Indonesia yang masih menghadapi tantangan besar dalam akses dan pemerataan gizi. Program MBG yang selama ini digulirkan secara nasional, membutuhkan pusat koordinasi dan inovasi daerah agar implementasinya berjalan lebih efektif, adaptif terhadap kondisi lokal, dan berkelanjutan.
Pemerintah Provinsi Papua menyambut baik penetapan Uncen sebagai RCOE. Keberadaan lembaga ini diyakini mampu menjadi motor penggerak penguatan kapasitas lokal, baik dalam bentuk riset, pengembangan inovasi, maupun pelatihan tenaga lapangan seperti tenaga kesehatan, guru, hingga kader masyarakat. Selain sebagai pusat pembelajaran, RCOE diharapkan dapat berperan sebagai ruang kolaborasi lintas sektor, yang memadukan pendekatan akademis, kebijakan publik, serta kearifan lokal dalam mewujudkan ketahanan gizi di Papua.
Pelaksana Tugas Staf Ahli Gubernur Bidang Pengembangan Masyarakat dan Budaya, Matias Mano, mengungkapkan bahwa Pemprov Papua berkomitmen penuh untuk mendukung keberlanjutan program MBG. Komitmen ini tidak sekadar administratif, tetapi mencakup dorongan terhadap pelibatan multipihak dalam implementasi program, serta peningkatan kapasitas sumber daya manusia di tingkat akar rumput. Ia menekankan bahwa program MBG bukan semata tentang distribusi makanan, tetapi merupakan investasi sosial jangka panjang yang menyasar kelompok paling rentan: anak-anak balita, ibu hamil, serta pelajar di wilayah terpencil.
Dalam konteks Papua yang memiliki tantangan geografis luar biasa, pemerataan akses terhadap makanan bergizi menjadi sangat krusial. Ketika anak-anak tidak memperoleh asupan gizi yang cukup dan aman, maka risiko stunting, keterlambatan perkembangan kognitif, serta rendahnya produktivitas di masa depan akan terus membayangi. Oleh karena itu, MBG harus dimaknai sebagai bentuk keberpihakan negara terhadap keadilan sosial. Tidak boleh ada perbedaan perlakuan antara anak-anak di kota besar dan mereka yang hidup di kampung-kampung pelosok.
Dalam kerangka keadilan tersebut, pentingnya penguatan infrastruktur distribusi program MBG menjadi hal yang mendesak. Salah satu pendekatan inovatif yang kini mulai diusulkan adalah pembentukan dapur satelit di wilayah-wilayah terpencil. Gagasan ini disampaikan oleh Pembina Yayasan Kencana Papua Nusantara, Petrus Thokiman, yang menyuarakan harapan agar MBG benar-benar menjangkau anak-anak di daerah tertinggal, khususnya di Kabupaten Fakfak, Papua Barat.
Menurut Petrus, hingga kini pelaksanaan MBG masih terfokus di wilayah perkotaan. Anak-anak di kampung-kampung pelosok belum sepenuhnya merasakan manfaat program ini. Untuk menjembatani kesenjangan itu, pendirian dapur satelit MBG menjadi solusi nyata. Selain menjamin distribusi makanan sehat secara lebih cepat dan efisien, konsep ini juga memungkinkan adanya pemberdayaan masyarakat lokal. Petrus menekankan bahwa pangan lokal seperti sagu, ubi, keladi, dan sayur-mayur dari kebun masyarakat seharusnya bisa diintegrasikan dalam menu MBG. Hal ini akan mendorong ketahanan pangan sekaligus memberdayakan ekonomi lokal.
Lebih jauh, dapur satelit juga sejalan dengan semangat desentralisasi pelayanan publik yang adaptif terhadap karakteristik geografis Papua. Jika dibarengi dengan dukungan regulasi dan pendanaan dari pemerintah pusat dan mitra pembangunan, dapur-dapur ini dapat dibangun di sejumlah titik strategis, terutama yang jauh dari akses jalan raya atau berada di daerah perbukitan dan pesisir terpencil. Dengan demikian, anak-anak yang tinggal di lokasi-lokasi tersebut akan mendapat perlakuan yang setara, tidak terpinggirkan dari kebijakan nasional yang mestinya inklusif.
Penting untuk dipahami bahwa keberhasilan program MBG tidak hanya bergantung pada ketersediaan makanan bergizi, melainkan juga pada tata kelola yang efisien dan partisipatif. Oleh karena itu, dukungan dari berbagai pihak sangat dibutuhkan—termasuk dari perguruan tinggi, lembaga swadaya masyarakat, sektor swasta, hingga pemerintah mitra seperti Australia, China, dan Jepang. Mereka selama ini telah berperan aktif dalam memperkuat sistem pangan dan gizi yang lebih tangguh dan berkelanjutan di Papua.
Sebagai pusat keunggulan, Uncen dapat memainkan peran strategis dalam mengembangkan modul pelatihan, riset intervensi gizi berbasis lokal, serta membangun sistem monitoring dan evaluasi berbasis data. Ini penting untuk mengidentifikasi titik-titik rawan gizi, mengevaluasi efektivitas menu yang diberikan, hingga merancang intervensi lanjutan yang lebih tepat sasaran. Kampus sebagai pusat ilmu pengetahuan memiliki posisi ideal untuk mengintegrasikan pendekatan ilmiah dengan konteks sosial dan budaya masyarakat Papua.
Langkah-langkah ini pada akhirnya bertujuan pada satu hal: memastikan bahwa setiap anak Papua memiliki masa depan yang sehat, cerdas, dan produktif. Upaya pembangunan manusia tidak bisa dipisahkan dari pemenuhan kebutuhan dasar seperti gizi yang layak. Oleh karena itu, program MBG harus ditempatkan sebagai prioritas utama, bukan hanya sebagai program sosial temporer, tetapi sebagai bagian dari strategi nasional dalam memperkuat fondasi generasi masa depan bangsa.
Membangun Papua tidak cukup hanya dengan membangun jalan dan jembatan. Membangun Papua adalah juga tentang membangun manusia-manusianya—dimulai dari piring makan mereka. Program MBG, bila dilaksanakan dengan serius, dapat menjadi jawaban atas tantangan multidimensi di Papua: mulai dari kemiskinan, kesenjangan pendidikan, hingga rendahnya indeks pembangunan manusia. Inilah saatnya untuk menyatukan langkah dan memperluas cakupan program ini, agar tidak ada lagi anak bangsa yang tertinggal hanya karena letak geografisnya.
*Penulis adalah Mahasiswa Papua di Surabaya
