Jakarta, – Pemerintah terus memperkuat daya tahan masyarakat terhadap tekanan inflasi dan gejolak ekonomi global melalui kebijakan stimulus ekonomi. Salah satu instrumen utama yang dijalankan adalah penyaluran tambahan bantuan sosial (bansos) berupa uang tunai dan beras kepada kelompok masyarakat miskin dan rentan.
Kepala Badan Pusat Statistik (BPS) Amalia Adininggar Widyasanti mengatakan bahwa proses integrasi dan pemutakhiran DTSEN telah berlangsung sejak 3 Februari 2025. Selain validasi berbagai data, proses tersebut juga mencakup verifikasi lapangan yang dilakukan melalui kerja sama antara BPS, Kementerian Sosial (Kemensos), dan Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP).
“Dari 20,3 juta KPM (Keluarga Penerima Manfaat), saat ini ada 16,5 juta yang sudah diverifikasi oleh BPKP. Dan dari 16,5 juta itu, 14,3 juta memang berada di desil 1 – 4 dan sudah mulai disalurkan oleh Mensos per akhir 31 Mei,” katanya.
Penyaluran bantuan sosial ini menjadi bagian dari paket stimulus ekonomi nasional yang dicanangkan pemerintah untuk menjaga daya beli masyarakat di tengah ketidakpastian ekonomi global. Selain bansos, pemerintah juga memberikan Bantuan Subsidi Upah (BSU) sebesar Rp300.000 per bulan selama dua bulan untuk 17 juta pekerja bergaji di bawah Rp3,5 juta dan terdaftar aktif sebagai peserta BPJS Ketenagakerjaan.
Kementerian Keuangan mencatat, pemerintah mengalokasikan anggaran sebesar Rp18,47 triliun untuk memperluas cakupan bansos selama periode Juni hingga Juli 2025. Skema ini terdiri atas bantuan tunai Rp200.000 dan 10 kg beras per bulan, yang akan disalurkan kepada sekitar 18,5 juta Keluarga Penerima Manfaat (KPM).
Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati dalam konferensi pers pekan lalu, menyebutkan bahwa stimulus ini merupakan bentuk intervensi pemerintah yang sifatnya temporer namun strategis dalam menjaga konsumsi masyarakat kelas bawah dan kelompok berpenghasilan tetap.
“Penebalan bantuan sosial melalui bansos dan BSU ini penting untuk mencegah pelemahan konsumsi rumah tangga, yang menjadi salah satu penopang utama pertumbuhan ekonomi nasional,” ujar Sri Mulyani.
Sementara itu, Menteri Sosial Syaifullah Yusuf mengungkapkan bahwa proses penyaluran bansos kini lebih terukur dan tepat sasaran berkat pemutakhiran data penerima manfaat berbasis desil kesejahteraan. Pemerintah telah menggandeng Pemda dan pihak perbankan penyalur untuk memastikan pencairan bansos berlangsung cepat, transparan, dan akuntabel.
”Penyaluran dilakukan secara bertahap sejak 5 Juni dan ditargetkan selesai sebelum pertengahan Juli 2025,” jelasnya.
Stimulus ekonomi yang dirancang secara menyeluruh ini diharapkan tidak hanya menjaga daya beli masyarakat, tetapi juga mendorong aktivitas konsumsi di tingkat lokal, khususnya sektor usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM). Pemerintah optimistis kebijakan ini akan menjadi bantalan fiskal yang efektif dalam menjaga momentum pertumbuhan ekonomi hingga akhir tahun.
Penyaluran bantuan menggunakan pendekatan berbasis data yang lebih akurat. Pemerintah memastikan bahwa seluruh bansos dalam program ini mengacu pada Data Tunggal Sosial Ekonomi Nasional (DTSEN) yang telah mulai diintegrasikan sejak awal tahun.
