Papua- Penetapan 1 Juli sebagai HUT TPN-OPM kembali menuai penolakan keras karena dinilai menghidupkan kembali narasi separatis yang merusak persatuan nasional. Salah satu figur sentral masyarakat adat, Yanto Eluay, menyatakan dengan tegas bahwa peringatan tersebut tidak mencerminkan nilai-nilai luhur orang asli Papua yang menjunjung tinggi perdamaian dan persaudaraan.
Dalam pernyataan resminya, Yanto Eluay menyampaikan bahwa Gerakan separatis seperti TPN-OPM dinilai tak mewakili aspirasi masyarakat adat yang saat ini justru mendukung kehadiran negara untuk membangun Tanah Papua. Ia menilai glorifikasi terhadap kelompok tersebut justru memperpanjang konflik dan menghambat kemajuan pembangunan di Tanah Papua.
“Sebagai tokoh adat Papua, saya menyampaikan sikap tegas bahwa kami menolak 1 Juli dijadikan sebagai HUT TPN-OPM. Tanggal tersebut tidak mencerminkan nilai-nilai luhur masyarakat adat yang mencintai damai dan persaudaraan,” ujar Yanto Eluay
Yanto menambahkan bahwa masyarakat Papua saat ini mendambakan kehidupan yang aman, tentram, dan sejahtera. Menurutnya, cara terbaik untuk membangun masa depan Papua bukanlah melalui kekerasan, melainkan dengan memperkuat sektor pendidikan, kesehatan, dan ekonomi kerakyatan.
“Kami tidak ingin anak cucu kami terus hidup dalam bayang-bayang konflik. Kami ingin membangun Tanah Papua bersama program pendidikan dan kesehatan yang telah difasilitasi pemerintah pusat dan daerah, bukan dengan senjata dan kekerasan,” ungkapnya.
Lebih jauh, Yanto menekankan bahwa masyarakat adat Papua selaras dengan semangat pemerintah dalam menjaga harmoni dan kedamaian di seluruh nusantara. Ia menolak segala bentuk narasi yang dapat memecah belah bangsa, serta mengajak generasi muda Papua untuk bersikap bijak dalam menyikapi berbagai isu yang berkembang.
“Tanah Papua adalah tanah damai, bukan tanah konflik. Mari kita jaga negeri ini dengan hati yang tulus dan pikiran yang jernih. Kami tolak 1 Juli sebagai HUT TPN-OPM. Kami pilih damai. Papua adalah Indonesia,” tegasnya.
Yanto Eluay berharap pemerintah pusat dan daerah terus menjadi garda terdepan dalam menjaga stabilitas Papua, demi kesejahteraan seluruh masyarakat. Stabilitas tersebut, menurutnya, merupakan prasyarat utama untuk mendorong percepatan pembangunan dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat di tanah yang kaya akan sumber daya dan budaya itu {}
[edRW]
