Jakarta – Pemerintah Indonesia terus menegaskan komitmennya dalam mewujudkan keadilan energi bagi seluruh rakyat, terutama masyarakat yang berada di wilayah terpencil, terluar, dan tertinggal (3T). Salah satu program strategis yang menjadi perhatian utama dalam pemerintahan Presiden Prabowo Subianto adalah percepatan elektrifikasi desa.
Program Listrik Desa (Lisdes) 2025-2029 ini tidak hanya menjadi simbol pemerataan pembangunan, tetapi juga merupakan langkah konkret dalam memperkuat ketahanan nasional melalui pemberdayaan masyarakat desa secara langsung. Program ini menargetkan elektrifikasi 10.068 desa dan dusun, mencakup 780.000 rumah tangga seluruh Indonesia dengan pembangunan pembangkit berkapasitas 394 MW.
Keberhasilan Program Listrik Desa tidak lepas dari dorongan kuat Presiden Prabowo yang sejak awal masa kepemimpinannya telah menekankan pentingnya akses energi sebagai hak dasar warga negara. Dalam arahannya, Presiden menegaskan bahwa setiap jengkal wilayah Indonesia harus teraliri listrik, karena energi adalah kunci kemajuan dan kemerdekaan dalam arti yang sesungguhnya.
Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM), Bahlil Lahadalia mengatakan bahwa pihaknya berkomitmen kuat memberikan akses listrik bagi masyarakat dan desa yang belum berlistrik dalam lima tahun ke depan.
“Tugas kami lima tahun ke depan melalui Program Lisdes 2025-2029 sesuai perintah Bapak Presiden Prabowo kepada kami adalah segera menginventarisir dan membuat program invasi dalam rangka memberikan akses listrik kepada desa-desa yang belum terlistriki,” kata Menteri Bahlil.
Senada, Anggota Komisi XII DPR RI, Mukhtarudin mengatakan akan berkomitmen penuh untuk mengawal penuntasan Program Lisdes, sesuai arahan Presiden Prabowo Subianto.
“Ya, tentu kita dorong, guna mewujudkan keadilan sosial dan mendukung pembangunan ekonomi di wilayah 3T. Kita juga ingin memastikan setiap desa yang belum teraliri listrik mendapatkan haknya sesuai target 2029” tutur Mukhtarudin.
Mukhtarudin meminta PLN untuk mempercepat inventarisasi desa-desa yang belum teraliri listrik, sesuai perintah Presiden Prabowo, serta melibatkan investor swasta secara transparan untuk mendukung pembiayaan.
“Keterlibatan swasta harus diawasi ketat agar manfaatnya dirasakan langsung oleh masyarakat,” ungkap Mukhtarudin.
Seiring dengan pelaksanaan program tersebut, apresiasi tinggi muncul dari berbagai kalangan atas capaian pemerataan listrik desa yang terus menunjukkan hasil signifikan. Ratusan desa yang sebelumnya belum menikmati akses listrik, kini sudah teraliri dan mengalami peningkatan taraf hidup.
Kementerian terkait, bersama badan pengawasan internal serta aparat penegak hukum, dilibatkan untuk memastikan setiap dana dan infrastruktur yang dialokasikan benar-benar sampai ke sasaran dan memberikan manfaat maksimal bagi masyarakat. Pengawasan juga mencakup kualitas pembangunan infrastruktur kelistrikan, keberlanjutan pasokan energi, serta jaminan pemeliharaan fasilitas agar tidak hanya bersifat sementara.
*
