JAKARTA – Pemerintah menegaskan komitmennya menjadikan pemerataan akses listrik sebagai prioritas utama pembangunan nasional dalam dekade mendatang.
Melalui peluncuran Rencana Usaha Penyediaan Tenaga Listrik (RUPTL) PT PLN (Persero) 2025–2034, Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Bahlil Lahadalia mengungkapkan bahwa penyediaan energi tidak sekadar soal kebutuhan, tetapi juga bentuk keadilan sosial bagi seluruh rakyat.
“Bagi saya, energi bukan hanya persoalan kebutuhan, tapi juga bentuk pemerataan dan keadilan dari Aceh sampai Papua,” ujar Bahlil di Jakarta.
Ia juga menambahkan bahwa arahan Presiden Prabowo Subianto adalah memastikan seluruh desa yang belum memiliki listrik segera teraliri, dimulai bertahap sejak tahun ini hingga tuntas pada 2029.
RUPTL terbaru ini disusun sejalan dengan Kebijakan Energi Nasional (KEN) dan Rencana Umum Ketenagalistrikan Nasional (RUKN), serta mendukung target Net Zero Emission (NZE) pada 2060.
Pemerintah menargetkan penambahan kapasitas pembangkit hingga 69,5 GW pada 2034, dengan 76 persen bersumber dari energi baru terbarukan (EBT) dan sistem penyimpanan energi.
“Kalau kita sudah bangun jaringannya, pembangkit EBT bisa langsung dimanfaatkan. Kini PLN membangun jaringan terlebih dahulu agar pembangkit EBT bisa langsung dimanfaatkan secara optimal tanpa membebani anggaran. Jadi kita pasang jaringan dulu,” jelas Bahlil.
Program Listrik Desa (Lisdes) menjadi tulang punggung pemerataan energi. Pemerintah menargetkan 5.758 desa teraliri listrik dengan kapasitas pembangkit 394 MW dan penyambungan ke 780 ribu rumah tangga.
Direktur Jenderal Ketenagalistrikan, Jisman P. Hutajulu, menegaskan pemerintah telah menyiapkan roadmap senilai Rp50 triliun.
“Setelah berhasil mengaliri jutaan rumah, pemerintah kini fokus pada 780 ribu rumah tersisa yang segera akan dialiri listrik. Ini tidak bisa dibiarkan. Kami pastikan desa-desa itu dilayani PLN agar lebih berkelanjutan,” tegas Jisman.
Jisman juga menekankan pentingnya subsidi untuk masyarakat di wilayah tertinggal, terdepan, dan terluar (3T).
“Akses listrik menjadi pintu masuk untuk subsidi negara agar lebih tepat sasaran di daerah 3T,” katanya.
Sementara itu, Direktur Utama PLN, Darmawan Prasodjo, menyatakan kesiapan penuh PLN dalam mewujudkan pemerataan energi.
“Kami adalah perpanjangan tangan negara. Program Lisdes ini adalah wujud nyata sila kelima Pancasila,” ujar Darmawan.
Melalui langkah strategis ini, pemerintah berharap tidak ada lagi wilayah di Indonesia yang gelap gulita. Pemerataan listrik menjadi simbol kehadiran negara yang menjangkau seluruh pelosok Tanah Air. (^)
