Jakarta – Pemerintah melalui Kementerian Dalam Negeri terus mendorong percepatan program Makan Bergizi Gratis (MBG) dengan memfokuskan pada penyediaan lahan untuk pembangunan dapur umum atau Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG). Langkah ini diambil guna memastikan pelaksanaan program berjalan tepat waktu dan menyasar anak-anak sekolah secara langsung.
Sekretaris Jenderal Kementerian Dalam Negeri, Tomsi Tohir, mengatakan seluruh pemerintah daerah (Pemda) diminta untuk segera mengidentifikasi dan mengajukan maksimal 10 lokasi yang akan dijadikan dapur umum program Makan Bergizi Gratis (MBG).
“Data tersebut sangat diperlukan bagi BGN, karena dari data-data itu kan harus dicek lagi. Harus dicek lagi mana yang layak dan mana yang tidak layak,” kata Tomsi.
Menurutnya, pengajuan hingga sepuluh lokasi penting dilakukan untuk menyediakan pilihan jika ada lokasi yang tidak memenuhi syarat teknis atau administratif. Langkah ini juga bertujuan mengantisipasi kemungkinan adanya penyesuaian anggaran.
Tomsi menekankan urgensi penyediaan lahan khususnya di wilayah 3T (Tertinggal, Terdepan, dan Terluar), agar anak-anak di daerah terpencil turut merasakan manfaat program ini.
Pemerintah menargetkan 1.542 dapur MBG dapat dibentuk paling lambat Agustus 2025. Dapur-dapur ini akan menjadi pusat pengolahan dan distribusi makanan bergizi bagi para siswa. Penentuan lokasi dapur mempertimbangkan kedekatannya dengan sekolah untuk memastikan efisiensi distribusi makanan.
“Dicarikan titik yang paling strategis, yang paling strategis sekali lagi,” ujar Tomsi.
Sejalan dengan hal tersebut, Deputi Bidang Promosi dan Kerja Sama BGN, Nyoto Suwignyo, menjelaskan bahwa Presiden Prabowo Subianto telah mengarahkan agar dapur MBG dibangun di atas lahan milik Pemda dengan status hak pakai. Kebijakan ini ditujukan agar tidak menimbulkan beban biaya tambahan dan mempercepat proses legalitas penggunaan lahan.
“Artinya lokasi ini kita harapkan jangan jauh dari kelompok sasaran,” tandas Nyoto.
Nyoto menambahkan bahwa dapur sebaiknya berada dekat dengan sekolah yang mencakup sedikitnya 3.000 siswa dan dapat dijangkau dalam waktu maksimal 20 menit.
Program MBG menjadi salah satu prioritas nasional dalam meningkatkan kualitas gizi anak-anak Indonesia dan mencegah stunting sejak dini. Keterlibatan aktif seluruh lapisan daerah dapat mempercepat realisasi program ini.
Upaya percepatan yang dilakukan pemerintah dalam program Makan Bergizi Gratis menunjukkan komitmen kuat untuk menekan angka gizi buruk dan meningkatkan kualitas sumber daya manusia sejak usia dini.
Dengan sinergi antara pemerintah pusat dan daerah serta dukungan masyarakat, program MBG diharapkan segera terlaksana secara menyeluruh, sehingga manfaatnya bisa segera dirasakan jutaan anak Indonesia.
(*)
[edRW]
