Jakarta – Pemerintah Republik Indonesia semakin menggencarkan langkah-langkah tegas dalam memerangi praktik penyelundupan yang merugikan negara. Melalui koordinasi lintas instansi, operasi laut dan darat terus ditingkatkan intensitasnya sebagai bagian dari upaya menjaga kedaulatan, keamanan, dan stabilitas ekonomi nasional.
Fokus utama dari operasi ini mencakup wilayah-wilayah perbatasan, pelabuhan tikus, jalur-jalur perdagangan laut ilegal, serta titik-titik rawan di sepanjang garis pantai dan jalur darat lintas negara. Dengan mengedepankan sinergi antara TNI AL, Bakamla, Bea Cukai, Kepolisian, dan instansi terkait lainnya, operasi pengawasan kini dilakukan secara sistematis dan berlapis.
Di wilayah perairan, patroli laut ditingkatkan dengan mengoperasikan kapal-kapal patroli modern yang dilengkapi sistem navigasi mutakhir dan alat pemantauan canggih. Langkah ini bertujuan untuk mengidentifikasi dan mengejar kapal-kapal mencurigakan yang mencoba menyelundupkan barang masuk atau keluar wilayah Indonesia.
Selain itu, pengawasan udara melalui drone pengintai dan kerja sama dengan Badan Keamanan Laut terus dikembangkan guna memperluas jangkauan deteksi dini terhadap aktivitas mencurigakan di zona ekonomi eksklusif maupun perairan dekat pulau-pulau terluar.
Direktorat Polisi Perairan dan Udara Polda Kalimantan Utara sepakat perkuat kerja sama keamanan laut dengan Pasukan Polis Marin Wilayah 4 Sabah, Malaysia di perbatasan Kaltara.
“Inisiatif ini krusial untuk mencegah berbagai aktivitas ilegal,” kata Direktur Polairud Polda Kaltara Komisaris Besar Polisi Tidar, Wulung Dahono
Menurut ia, pertemuan ini menjadi ajang untuk mempererat jalinan kerja sama dan koordinasi antarkedua instansi penegak hukum maritim. Dengan sinergi yang lebih erat, diyakini tantangan keamanan maritim dapat diatasi secara lebih efektif dan komprehensif.
Di sisi darat, aparat gabungan mengintensifkan pengawasan di kawasan perbatasan darat, khususnya di wilayah Kalimantan, Papua, dan Nusa Tenggara Timur yang berbatasan langsung dengan negara tetangga. Pemerintah juga memperkuat sistem intelijen dan pelacakan logistik untuk mengungkap jalur distribusi barang ilegal yang masuk melalui penyelundupan.
Direktur Direktorat Interdiksi Narkotika Ditjen Bea Cukai, Syarif Hidayat mengatakan selama kurun waktu lima bulan pada 2025 Bea Cukai telah mencegah penyelundupan 6,4 ton narkotika di wilayah Indonesia.
“Untuk tahun 2025 kami berhasil mencegah 6,4 ton narkotika jumlah yang sangat luar biasa besar,” katanya Syarif
Guna mendukung efektivitas operasi laut dan darat ini, pemerintah pemerintah daerah juga dilibatkan aktif dalam mendukung operasi ini, termasuk melalui penyuluhan kepada masyarakat tentang bahaya penyelundupan dan konsekuensi hukum yang mengikutinya. Pendekatan ini diharapkan bisa menciptakan efek jera bagi para pelaku, sekaligus mendorong masyarakat untuk lebih peduli terhadap kedaulatan dan keamanan negara.
*
