Jayaoura — Pemerintah Kabupaten Jayawijaya menegaskan komitmennya untuk menjaga stabilitas keamanan dan menolak segala bentuk provokasi serta kekerasan yang dilakukan oleh kelompok separatis bersenjata, Organisasi Papua Merdeka (OPM). Seruan ini disampaikan langsung oleh Bupati Jayawijaya, Atenius Murib, menyusul insiden gangguan keamanan di Wamena.
Dalam pertemuan bersama Pemerintah Provinsi Papua Pegunungan, tokoh adat, tokoh masyarakat, aparat keamanan, dan lembaga sipil di Wamena, Bupati Atenius mengimbau masyarakat di 328 kampung dan 40 distrik agar tetap tenang, tidak terprovokasi, dan bersatu menjaga kedamaian.
“Kami bekerja demi kedamaian, bukan ketakutan. Mari bersama-sama melawan segala bentuk teror dan kekerasan demi masa depan yang lebih baik,” tegas Bupati Atenius.
Ia juga mengajak masyarakat untuk tidak terprovokasi oleh isu-isu yang disebarkan kelompok separatis, dan menyerukan pentingnya menjaga persatuan serta tanggung jawab terhadap kampung halaman.
Pemkab Jayawijaya saat ini tengah merancang langkah-langkah strategis keamanan jangka panjang, termasuk peningkatan patroli di wilayah rawan serta penguatan sistem deteksi dini yang melibatkan masyarakat. Imbauan juga disampaikan agar warga lebih waspada terhadap orang asing yang mencurigakan dan segera melapor kepada aparat setempat.
Bupati menegaskan bahwa Jayawijaya adalah tanah damai, bukan medan konflik. “Ini rumah kita bersama. Jangan biarkan provokasi OPM merusak kehidupan yang sudah berjalan baik,” ujarnya.
Sementara itu, Kasatgas Humas Operasi Damai Cartenz, Kombes Pol Yusuf Sutejo, menyatakan bahwa wilayah yang menjadi basis OPM di Wamena sejak lama telah berada dalam pengawasan negara. “Wilayah tersebut telah lama dalam pantauan dan pengamanan negara melalui operasi teritorial yang berkelanjutan. Itu bentuk provokasi dan intimidasi kepada masyarakat. Jangan percaya,” tegasnya.
Senada, Kepala Operasi Damai Cartenz 2025, Brigjen Pol Faizal Ramadhani, menyampaikan bahwa Polri terus bekerja menjaga stabilitas keamanan agar masyarakat merasa aman, terlindungi, dan dapat hidup dengan damai di tanah Papua.
Solidaritas antara pemerintah, aparat keamanan, tokoh masyarakat, dan warga menjadi kunci utama dalam menangkal ancaman separatisme dan memastikan Papua tetap dalam bingkai Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI).
[edRW]
