Pemerintah terus menggencarkan sinergitas antar lembaga dalam rangka meningkatkan efektivitas Program Makan Bergizi Gratis (MBG). Sebagai langkah konkret, Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) resmi menyepakati kerja sama dengan Badan Gizi Nasional (BGN) dan beberapa BUMN Karya untuk mendukung pembangunan infrastruktur dapur umum dan fasilitas pendukung MBG.
Dukungan ini ditandai dengan penandatanganan kesepakatan bersama antara Kementerian PUPR dan BGN mengenai sinergi dalam Program MBG. Selain itu, telah ditandatangani Perjanjian Kerja Sama (PKS) antara Direktorat Jenderal Sumber Daya Air, Direktorat Jenderal Bina Marga Kementerian PUPR, serta BUMN Karya terkait pembangunan dapur MBG.
Menteri PUPR, Dody Hanggodo mengatakan bahwa kesepakatan dan perjanjian tersebut merupakan langkah konkret dalam mendukung Program Makan Bergizi Gratis, yang menjadi bagian dari Program Hasil Terbaik Cepat (PHTC) dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2025-2029 guna memperkuat pembangunan sumber daya manusia.
Sebagai bentuk dukungan infrastruktur, Kementerian PUPR menyediakan aset Barang Milik Negara (BMN) berupa lahan yang akan digunakan sebagai lokasi pembangunan dapur Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) beserta fasilitas pendukungnya. Pembangunan ini akan menggunakan dana dari program Corporate Social Responsibility (CSR) BUMN Karya. Pada tahap awal, dapur dan fasilitas pendukungnya akan dibangun di tiga lokasi utama, yaitu: TK Putra II Kebumen, Jawa Tengah, TK Putra III Banjar, Jawa Barat, TK Putra II Pasir Putih, Jambi.
Diharapkan inisiatif ini dapat diperluas ke berbagai daerah di Indonesia agar semakin banyak masyarakat yang merasakan manfaat dari Program MBG. Kepala Badan Gizi Nasional (BGN), Dadan Hindayana, menegaskan bahwa keberhasilan program MBG bergantung pada tiga faktor utama, yaitu anggaran, sumber daya manusia, dan infrastruktur. Pihaknya menargetkan pembangunan 1.542 SPPG yang akan difokuskan di daerah tertinggal, terdepan, dan terluar (3T).
SPPG berfungsi sebagai dapur umum yang memproduksi serta mendistribusikan makanan bergizi kepada anak sekolah, ibu hamil, ibu menyusui, dan balita. Dapur ini akan dibangun di lahan Kementerian PUPR dengan luas sekitar 900 meter persegi, termasuk bangunan dapur seluas 300 meter persegi dan lahan parkir kendaraan.
Setelah survei dilakukan, sembilan lokasi telah dipilih untuk pembangunan dapur SPPG di beberapa wilayah, seperti Aceh, Jambi, Sumatera Barat, Jawa Tengah, Jawa Barat, Kalimantan Selatan, Sulawesi Utara, Sulawesi Tenggara, dan Sulawesi Selatan. Dari sembilan lokasi ini, tiga daerah pertama akan menjadi percontohan.
Pembangunan dapur SPPG dibiayai dengan skema CSR dari tiga BUMN Karya, yakni: PT. Adhi Karya (Persero) Tbk, PT. Hutama Karya (Persero), PT. Pembangunan Perumahan (Persero) Tbk.
Setiap unit dapur SPPG diperkirakan membutuhkan dana Rp4,5 miliar, mencakup pembangunan dapur, jaringan air bersih, sanitasi, instalasi pengolahan air limbah (IPAL), peralatan dapur, serta kendaraan distribusi makanan. Setelah semua persiapan administrasi dan perizinan selesai, pembangunan fisik akan segera dimulai dan ditargetkan selesai dalam empat bulan.
Pemerintah bersama berbagai mitra kerja juga terus menggalakkan sosialisasi Program MBG untuk meningkatkan kesadaran masyarakat mengenai pentingnya gizi seimbang dalam upaya pencegahan stunting. Salah satu acara sosialisasi berlangsung di Aula SMK PGRI 2 Kediri.
Dalam acara tersebut, Anggota Komisi IX DPR RI, Nurhadi, menekankan bahwa Program MBG merupakan inisiatif Presiden Prabowo Subianto untuk meningkatkan kualitas sumber daya manusia Indonesia dalam rangka mewujudkan visi Indonesia Emas 2045.
Selain membantu pemenuhan gizi masyarakat, program ini juga memberdayakan petani, peternak, nelayan, dan UMKM lokal, sehingga perekonomian daerah ikut berkembang. Kabupaten Kediri masih membutuhkan sekitar 200 dapur SPPG, sementara Kota Kediri memerlukan 40 hingga 60 dapur tambahan. Untuk itu, ia mengajak masyarakat untuk mendukung penuh program ini agar manfaatnya dapat dirasakan secara luas.
Sementara itu, Tenaga Ahli Sekretaris Deputi Promosi Gizi dan Kerja Sama BGN, Kolonel Andy Charman melaporkan bahwa hingga 22 Januari 2025 sudah terbentuk 245 SPPG di 38 provinsi. BGN menargetkan pembangunan 30 ribu dapur MBG di seluruh Indonesia hingga akhir 2025, dengan target operasionalisasi 937 dapur pada kuartal pertama tahun ini. Pemerintah juga berencana menambah 5.000 dapur SPPG pada semester kedua 2025.
Program MBG melibatkan berbagai pihak, termasuk pemerintah daerah, TNI, dan Polri, untuk mendukung implementasinya. Sangat diharapkan anak-anak Indonesia bisa tumbuh sehat dengan prinsip Bergizi, Beragam, Seimbang, dan Aman (B2SA).
Dengan adanya sinergi antara pemerintah pusat, BUMN, dan masyarakat, Program MBG diharapkan dapat menjadi solusi nyata dalam mengurangi angka stunting dan membangun generasi Indonesia yang lebih sehat dan berkualitas. Upaya kolaboratif ini menunjukkan komitmen kuat dalam mewujudkan masyarakat yang sehat, kuat, dan berdaya saing di masa depan sehingga negeri menjadi maju.
)* Kontributor Beritakapuas.com
