Jakarta – Pemerintah Republik Indonesia mempercepat pengangkatan Calon Aparatur Sipil Negara (CASN) tahun anggaran 2024 sebagai bagian dari upaya memperkuat birokrasi dan meningkatkan efektivitas pelayanan publik.
Menteri Sekretaris Negara (Mensesneg), Prasetyo Hadi menyampaikan bahwa pengangkatan CPNS akan diselesaikan paling lambat pada Juni 2025, sementara PPPK tahap pertama dan kedua ditargetkan selesai pada Oktober 2025.
“Pengangkatan CASN dipercepat, yaitu CPNS diselesaikan paling lambat Juni 2025, sedangkan PPPK seluruhnya diselesaikan paling lambat Oktober 2025. Penyelesaian pengangkatan ini agar dilakukan sesuai kesiapan masing-masing kementerian, lembaga, dan pemda dalam memenuhi persyaratan yang ada,” jelas Prasetyo.
Ia menekankan bahwa percepatan ini tidak hanya soal membuka lapangan pekerjaan, tetapi juga untuk memastikan pelayanan publik berjalan dengan lebih optimal dan memberikan manfaat yang sebesar-besarnya kepada masyarakat.
Prasetyo juga mengimbau agar seluruh instansi pemerintah menjaga nilai-nilai meritokrasi dalam pelaksanaan pengangkatan CASN.
Senada, Kepala Kantor Komunikasi Kepresidenan (PCO), Hasan Nasbi menegaskan bahwa proses pengangkatan calon aparatur sipil negara (CASN) harus dilakukan dengan cermat dan tidak tergesa-gesa. Ia menekankan bahwa ASN merupakan tulang punggung bangsa yang berperan sebagai pelayan masyarakat.
“CASN itu kan pelayan publik, pelayan masyarakat. Jadi ‘backbone’-nya bangsa kita. Kalau mau jujur, orang (jabatan) politik seperti saya, itu lima tahun bisa hilang. Jangankan lima tahun, enam bulan, tiga bulan juga bisa hilang. Tapi ASN, dia akan berpuluh-puluh tahun di situ,” ujar Hasan.
Menurutnya, berbeda dengan jabatan politis seperti menteri atau kepala lembaga, ASN mengabdi dalam jangka waktu yang panjang. Oleh karena itu, pemerintah perlu melakukan analisis jabatan untuk memastikan penempatan CASN sesuai kebutuhan.
Hasan menyampaikan bahwa pemerintah tengah mengkaji berbagai masukan dari masyarakat terkait pengangkatan CASN. Ia menegaskan bahwa langkah ini penting agar keputusan yang diambil benar-benar sesuai dengan kebutuhan pelayanan publik di berbagai instansi.
“Karena memang kemudian pemerintah punya rencana, tapi ada masukan-masukan dari masyarakat, nah ini harus dikaji, harus dirumuskan, harus dibuatkan simulasinya sesuai apa enggak dengan kebutuhan. Sesuai apa enggak dengan pelayanan publik nantinya. Ketika kita sudah ketemu formulasinya, kemudian baru bisa diumumkan,” jelasnya.
Pemerintah berkomitmen untuk memastikan pengangkatan CASN dilakukan secara tepat agar dapat mendukung efektivitas pelayanan publik dalam jangka panjang.
