Manado – Wakil Menteri Dalam Negeri, Bima Arya Sugiarto, menekankan bahwa percepatan swasembada pangan harus dilakukan dengan optimalisasi lahan, penyediaan pupuk, serta infrastruktur pendukung seperti irigasi. Ia menyoroti fakta bahwa setelah Orde Baru, pembangunan irigasi di Indonesia cenderung stagnan, padahal keberadaannya sangat krusial untuk meningkatkan hasil panen.
“Kami diperintahkan untuk mengawal visi Presiden Prabowo Subianto, mengawal Menteri Pertanian, serta Menko Pangan agar swasembada pangan bisa tercapai dalam dua tahun. Salah satu tantangan utama adalah kurangnya perhatian terhadap irigasi. Padahal, jika ini dioptimalkan, kita bisa mencapai produksi 30 juta ton beras per tahun,” ujar Bima Arya.
Ia menjelaskan bahwa dalam beberapa kunjungan ke 15 provinsi, ditemukan bahwa banyak irigasi yang sudah lama tidak diperbarui. Sebagian besar sistem irigasi yang masih berfungsi saat ini dibangun pada masa kolonial Belanda atau Orde Baru. Sayangnya, irigasi-irigasi tersebut banyak yang terbengkalai akibat minimnya pemeliharaan dan kurangnya tenaga pengatur air.
Bima Arya menggarisbawahi bahwa kepala daerah memiliki peran penting dalam mengawal program ini di lapangan. Menurutnya, alokasi anggaran triliunan rupiah untuk sektor pertanian tidak akan berdampak signifikan jika tidak ada pengawalan dan koordinasi yang baik di tingkat daerah.
“Masalahnya adalah apakah kepala daerah cukup paham dan mampu untuk mengawal ini. Banyak kepala daerah yang memiliki kepedulian tinggi terhadap program ini, namun ada juga yang masih kurang peduli. Jika pengawalan dari kepala daerah lemah, visi besar ini tidak akan terwujud dengan maksimal,” ujarnya.
Oleh karena itu, ia mengajak para kepala daerah untuk lebih aktif dalam memastikan seluruh program percepatan swasembada pangan berjalan dengan baik dari hulu ke hilir. Dengan sinergi yang kuat antara pemerintah pusat dan daerah, diharapkan swasembada pangan dapat tercapai dalam waktu yang lebih singkat, sehingga kesejahteraan masyarakat dapat meningkat secara signifikan.
Hal ini diperkuat oleh pernyataan Menteri Koordinator Bidang Infrastruktur dan Pembangunan Kewilayahan, Agus Harimurti Yudhoyono (AHY), dalam Rapat Koordinasi Ketahanan Pangan Jawa Timur Tahun 2025 di Surabaya, Jumat. AHY menekankan bahwa infrastruktur memiliki peran strategis dalam mewujudkan ketahanan dan swasembada pangan di Indonesia.
“Bendungan harus memberikan dampak nyata. Kita harus memastikan ada sambungan irigasi primer, sekunder, hingga tersier agar lahan pertanian dapat diairi dengan optimal dan meningkatkan produktivitas,” kata AHY.
Ia menambahkan bahwa pihaknya akan terus berkoordinasi dengan Kementerian Pekerjaan Umum (PU), Kementerian Agraria dan Tata Ruang (ATR), serta Kementerian Perhubungan untuk memastikan pembangunan infrastruktur mendukung sektor pertanian secara maksimal.
