Jakarta – Pemerintah memastikan akan terus menindak tegas segala bentuk korupsi yang terjadi, tanpa pandang bulu. Komitmen ini disampaikan seiring dengan terungkapnya kasus dugaan praktik korupsi yang melibatkan PT Pertamina dalam pengelolaan BBM.
Menurut Kejaksaan Agung, praktik blending ilegal terjadi dengan mencampur bahan bakar beroktan rendah, seperti RON 88 dan RON 92, yang merugikan negara dan merusak kualitas produk BBM.
Direktur Penyidikan Jaksa Agung Muda Bidang Tindak Pidana Khusus (JAM Pidsus), Abdul Qohar, mengatakan bahwa kasus ini melibatkan sejumlah pejabat penting di PT Pertamina Patra Niaga, termasuk Maya Kusmaya, Direktur Pemasaran Pusat dan Niaga, serta Edward Corne, VP Trading Produk Pertamina. Keduanya telah ditahan untuk proses hukum lebih lanjut.
“Kami pastikan tidak ada yang kebal hukum. Semua yang terlibat akan diproses secara hukum,” tegas Abdul Qohar.
Tindak tegas terhadap korupsi ini mendapat dukungan penuh dari masyarakat, salah satunya dari Wakil Ketua Umum Nasional Corruption Watch (NCW), Donny Manurung.
“Langkah tegas aparat penegak hukum dalam membongkar skandal korupsi di Pertamina adalah bukti komitmen nyata dalam pemberantasan korupsi. Dukungan publik terhadap pemerintah juga semakin kuat dengan adanya tindakan nyata ini,” ujar Donny.
Menurutnya, skandal korupsi yang terjadi di BUMN seperti Pertamina menjadi bukti bahwa praktik korupsi telah mengakar selama ini. Namun, Donny menilai bahwa di bawah kepemimpinan Presiden Prabowo, langkah pemberantasan korupsi semakin terlihat nyata.
“Prabowo tidak hanya berbicara, tetapi juga bertindak nyata dalam memberantas korupsi. Ini harus diapresiasi,” tegas Donny.
Lebih lanjut, Donny juga menyebutkan bahwa langkah Prabowo dalam melakukan bersih-bersih di BUMN, termasuk Pertamina, menunjukkan sinyal kuat bahwa pemerintah tidak akan berkompromi dengan koruptor. Kebijakan terbaru, yaitu pembentukan superholding Danantara, menjadi salah satu contoh langkah konkret untuk memastikan BUMN bersih dari praktik korupsi.
“Presiden Prabowo ingin memastikan bahwa Danantara benar-benar bebas dari korupsi, yang tentunya menjadi kabar baik bagi masyarakat dan dunia investasi,” tambahnya.
Donny juga menekankan pentingnya penegakan hukum yang maksimal terhadap para pelaku korupsi dalam kasus BBM Pertamina.
“Kami harus pastikan para koruptor mendapat hukuman seberat-beratnya. Ini penting untuk menjaga reputasi pemerintah dan indeks persepsi korupsi Indonesia di mata dunia,” katanya.
Dengan dukungan publik yang semakin kuat, pemerintah berkomitmen untuk terus memberantas korupsi demi mewujudkan negara yang lebih bersih dan transparan.
