Pemerintah telah menunjukkan komitmen yang kuat dalam mendorong transformasi ekonomi berkelanjutan dengan memperkenalkan dan mengembangkan konsep ekonomi hijau. Di tengah tantangan global yang semakin kompleks, seperti perubahan iklim, krisis energi, dan ketahanan pangan, pendekatan berbasis ekonomi hijau menjadi salah satu solusi terbaik untuk mencapai kesejahteraan jangka panjang bagi masyarakat Indonesia.
Upaya pemerintah yang aktif membangun kerja sama internasional dan mendukung hilirisasi berbasis ekonomi hijau perlu mendapat perhatian lebih dari seluruh masyarakat, mengingat dampaknya yang sangat positif terhadap pembangunan ekonomi nasional.
Salah satu langkah signifikan yang diambil oleh pemerintah adalah mempererat hubungan bilateral dengan negara-negara mitra strategis. Salah satunya adalah pertemuan antara Presiden Republik Indonesia, Prabowo Subianto, dengan Sekretaris Jenderal Komite Sentral Partai Komunis Vietnam, Tô Lâm, di Istana Kepresidenan Jakarta. Pertemuan ini bukan hanya menjadi ajang diplomasi yang memperingati 70 tahun hubungan diplomatik antara Indonesia dan Vietnam, tetapi juga merupakan momentum penting untuk memperkuat kerja sama kedua negara dalam berbagai bidang, salah satunya yaitu ekonomi hijau.
Presiden Prabowo menyambut hangat kedatangan delegasi Vietnam dan mengungkapkan bahwa kerja sama ekonomi hijau antara kedua negara akan sangat menguntungkan kedua belah pihak. Vietnam, yang memiliki potensi besar dalam sektor pertanian, tertarik untuk berinvestasi di Indonesia guna memperkuat ketahanan pangan kedua negara.
Hal ini tentu sangat relevan dengan tujuan Indonesia untuk menjadi penyumbang utama pangan dunia. Dengan memanfaatkan teknologi pertanian yang ramah lingkungan, kedua negara dapat bekerja sama dalam menciptakan sistem pertanian yang lebih efisien, berkelanjutan, dan tentunya berdampak positif bagi kesejahteraan masyarakat.
Dalam upaya mempercepat pengembangan ekonomi hijau, pemerintah juga mengandalkan kebijakan hilirisasi, yang merupakan strategi vital untuk mencapai ketahanan energi dan pangan nasional. Dukungan dari berbagai pihak terhadap hilirisasi ini sangat penting, terutama dari lembaga legislatif.
Anggota Komisi XII DPR RI, Christiany Eugenia Tetty Paruntu, mendukung langkah yang diambil oleh Presiden Prabowo, khususnya dalam mempercepat hilirisasi berbasis ekonomi hijau. Menurutnya, Indonesia memiliki potensi besar untuk mengembangkan sektor-sektor yang mendukung ekonomi hijau, seperti memanfaatkan energi terbarukan.
Sebagai negara dengan sumber daya alam yang melimpah, Indonesia memiliki peluang besar untuk mengembangkan potensi hilirisasi dalam berbagai sektor. Dalam konteks ekonomi hijau, hilirisasi ini tidak hanya meningkatkan nilai tambah dari sumber daya alam yang dimiliki, tetapi juga menciptakan lapangan pekerjaan baru, mendorong pertumbuhan ekonomi, dan memperbaiki kualitas lingkungan hidup. Oleh karena itu, dukungan terhadap kebijakan hilirisasi sangat penting agar proses transisi menuju ekonomi berkelanjutan dapat berjalan dengan lancar, dan manfaatnya dapat dirasakan oleh seluruh lapisan masyarakat.
Tidak hanya di tingkat pusat, namun pemerintah daerah juga aktif dalam mendorong pengembangan ekonomi hijau. Di Sulawesi Selatan, Sekretaris Daerah Provinsi, Jufri Rahman, baru-baru ini menerima kunjungan dari tim World Agroforestry International Center For Research In Agroforestry (ICRAF), sebuah lembaga penelitian internasional yang berfokus pada agroforestri.
Pertemuan ini bertujuan untuk menyusun peta jalan pertumbuhan ekonomi hijau di Sulawesi Selatan, yang diharapkan dapat menjadi model bagi provinsi-provinsi lain di Indonesia. Kerja sama ini tidak hanya akan mempercepat pertumbuhan ekonomi hijau di tingkat daerah, tetapi juga dapat memberikan kontribusi positif terhadap pembangunan ekonomi hijau skala nasional.
Sebagai negara dengan keanekaragaman hayati yang luar biasa, Indonesia memiliki potensi besar untuk mengembangkan sektor agroforestri yang ramah lingkungan. Melalui kerja sama dengan ICRAF, Sulawesi Selatan diharapkan dapat menjadi pionir dalam implementasi praktek agroforestri yang berkelanjutan, yang dapat meningkatkan ketahanan pangan, mengurangi deforestasi, dan memperbaiki kualitas ekosistem. Selain itu, program ini juga membuka peluang bagi masyarakat lokal untuk terlibat dalam pengelolaan sumber daya alam secara berkelanjutan, yang pada gilirannya dapat meningkatkan kesejahteraan mereka.
Dalam konteks yang lebih luas, kebijakan pemerintah dalam mengembangkan ekonomi hijau harus didukung oleh seluruh lapisan masyarakat. Dukungan ini tidak hanya datang dari pemerintah dan sektor swasta, tetapi juga dari individu-individu yang memiliki kesadaran akan pentingnya keberlanjutan lingkungan hidup. Masyarakat perlu lebih aktif dalam mendukung kebijakan yang mendorong penggunaan energi terbarukan, pengelolaan sampah yang ramah lingkungan, serta praktek pertanian dan industri yang berkelanjutan.
Partisipasi masyarakat dalam mendukung ekonomi hijau dapat berupa berbagai hal, mulai dari mengurangi penggunaan plastik sekali pakai, mendukung produk ramah lingkungan, hingga berpartisipasi dalam program penanaman pohon dan pengelolaan limbah.
Pemerintah telah menunjukkan komitmennya dalam mempercepat transisi menuju ekonomi hijau. Mulai dari kerja sama internasional dengan negara seperti Vietnam hingga upaya daerah seperti Sulawesi Selatan, Indonesia semakin memperkuat pondasi ekonomi berkelanjutan yang akan memberikan manfaat jangka panjang bagi masyarakat. Namun, semua ini tidak akan berhasil tanpa dukungan penuh dari seluruh elemen masyarakat. Karena itu, semua pihak diharapkan dapat mendukung upaya pemerintah dalam membangun ekonomi hijau yang lebih inklusif demi kesejahteraan generasi masa depan.
)* Penulis merupakan Mahasiswa yang tinggal di Jakarta.
