Jakarta – Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menegaskan komitmennya untuk tetap fokus mengusut kasus dugaan suap terkait proses Pergantian Antar Waktu (PAW) anggota DPR yang menyeret Sekjen PDIP, Hasto Kristiyanto. Juru Bicara KPK, Tessa Mahardhika Sugiarto, menegaskan bahwa penetapan Hasto sebagai tersangka murni berdasarkan kecukupan alat bukti dan bukan merupakan bagian dari politisasi kekuasaan.
“Untuk kesekian kalinya KPK menyampaikan bahwa penetapan tersangka saudara HK bukan bagian dari politisasi kekuasaan,” tegas Tessa.
Ia menambahkan bahwa alat bukti yang dimiliki lebih dari dua dan sudah cukup kuat untuk melanjutkan proses hukum terhadap Hasto.
Kasus ini melibatkan dana sebesar Rp400 juta yang diduga berasal dari Hasto, disalurkan melalui stafnya, Kusnadi, kepada mantan Komisioner KPU, Wahyu Setiawan. Dana tersebut diduga untuk mengurus proses PAW bagi buronan Harun Masiku.
“Kusnadi menitipkan uang yang dibungkus amplop warna cokelat di dalam tas ransel hitam,” ungkap Pelaksana Tugas Kepala Biro Hukum KPK, Iskandar, dalam sidang di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan.
Penahanan Hasto memicu reaksi keras dari Ketua Umum PDIP, Megawati Soekarnoputri, yang menginstruksikan seluruh kepala daerah dari PDIP untuk menunda kehadiran dalam retret kepala daerah di Magelang. Retret ini sejatinya bertujuan untuk memperkuat sinergitas antara pemerintahan pusat dan daerah, menanamkan prinsip pemerintahan yang bersih, serta menumbuhkan semangat pelayanan publik di kalangan kepala daerah.
Pengamat politik dari Universitas Trunojoyo Madura, Dr. Surokhim, menilai bahwa langkah PDIP merupakan bentuk ekspresi politik yang justru dapat merugikan hubungan antara PDIP dengan pemerintahan pusat.
“Penahanan Mas Hasto menjadi pukulan berat bagi PDIP, terutama bagi Bu Mega secara personal. Namun, langkah menarik kader dari retret bisa dianggap sebagai bentuk ngambek politik,” jelas Surokhim.
Ketidakhadiran kader PDIP dalam acara tersebut bisa memperlemah upaya sinergi pemerintahan pusat dan daerah yang saat ini menjadi fokus utama Presiden Prabowo Subianto.
“Jika betul para kader PDIP tidak hadir, itu bisa menjadi sinyal perlawanan politik terhadap pemerintah,” tambahnya.
Sementara itu, dukungan terhadap KPK datang dari Koalisi Mahasiswa dan Masyarakat Anti Korupsi yang mendesak agar KPK tetap fokus menyelesaikan kasus Harun Masiku dan dugaan keterlibatan Hasto.
“Tangkap Harun Masiku, usut tuntas Hasto! KPK jangan takut, lawan korupsi sampai tuntas!” teriak Akrom, koordinator aksi tersebut.
Ketua KPK, Setyo Budiyanto, menyatakan bahwa pihaknya terus memburu Harun Masiku yang hingga saat ini masih buron sejak menghilang pada Januari 2020.
“Jejaknya belum diketahui, tapi upaya pencarian tetap menjadi prioritas utama KPK,” ujarnya dalam konferensi pers terbaru.
Direktur Penyidikan KPK, Asep Guntur Rahayu, mengungkapkan bahwa penyidik tengah mendalami siapa saja yang membantu Harun Masiku dalam pelariannya.
“Orang yang melarikan diri pasti butuh biaya hidup dan logistik, termasuk akomodasi dan transportasi. Ini yang sedang kami dalami,” jelasnya.
