JAKARTA – Pemerintahan Prabowo-Gibran menggelontorkan sejumlah stimulus guna mendorong pertumbuhan pemerataan ekonomi pada tahun 2025. Presiden RI Prabowo Subianto mengumumkan delapan kebijakan strategis yang bertujuan meningkatkan daya beli masyarakat dan mempercepat pertumbuhan ekonomi pada kuartal pertama 2025.
“Pemerintah akan terus menerapkan kebijakan-kebijakan strategis untuk mendorong pertumbuhan ekonomi,” ujar Presiden Prabowo
Kebijakan pertama berkaitan dengan kenaikan upah minimum provinsi (UMP) 2024 yang diharapkan mampu meningkatkan daya beli masyarakat secara signifikan.
Selanjutnya, optimalisasi bantuan sosial dilakukan melalui percepatan penyaluran Program Keluarga Harapan (PKH), Kartu Sembako, Program Indonesia Pintar (PIP), Kartu Indonesia Pintar (KIP), serta Bantuan Langsung Tunai Dana Desa (BLT-DD).
Pemerintah juga mempercepat pencairan tunjangan hari raya (THR) bagi aparatur sipil negara (ASN) dan pekerja swasta pada Maret 2025.
Selain itu, berbagai stimulus Ramadhan-Lebaran 2025 disiapkan, seperti diskon tiket pesawat, diskon tarif tol, serta promo belanja dari berbagai program nasional.
Berbagai paket stimulus ekonomi turut diberikan melalui diskon tarif listrik, insentif pajak properti dan kendaraan listrik, serta subsidi pajak kendaraan listrik dan hibrida.
Pemerintah juga menanggung pajak penghasilan (PPh) bagi sektor padat karya guna meningkatkan daya saing industri.
Program Makan Bergizi Gratis dioptimalkan sebagai upaya meningkatkan konsumsi gizi masyarakat.
Selain itu, percepatan penyaluran Kredit Usaha Rakyat (KUR) dilakukan untuk memberikan akses pembiayaan lebih cepat bagi pelaku usaha kecil.
“Kami akan mengoptimalkan desa-desa tematik agar dapat mendukung rantai pasokan program makan siang bergizi,” ujar Menteri Desa dan Pembangunan Daerah Tertinggal, Yandri Susanto.
Di sektor pertanian, pemerintah memastikan peningkatan produksi beras guna menjaga stabilitas harga pangan.
“Sudah ada laporan bahwa produksi beras meningkat secara signifikan,” ujar Prabowo.
Direktorat Jenderal Bina Administrasi Kewilayahan, Kemendagri, turut menyusun Peraturan Menteri Dalam Negeri tentang Standar Pelayanan Perkotaan (SPP) untuk memastikan pemerataan ekonomi dan kesejahteraan sosial.
“Pelayanan perkotaan harus menjamin keadilan sosial, kesejahteraan ekonomi, dan kelestarian lingkungan,” ujar Direktur Kawasan, Perkotaan, dan Batas Negara, Kemendagri, Dr. Drs. Amran, MT.
Pemerintah juga menggandeng berbagai pihak dalam upaya penguatan pembangunan desa, termasuk Tentara Nasional Indonesia (TNI) untuk memastikan program berjalan optimal.
“Dengan MoU ini, kita akan memperkuat kerja sama untuk mendukung ketahanan pangan, di mana minimal 20 persen Dana Desa dialokasikan untuk sektor ini,” jelas Yandri Susanto.
Ke depan, kerja sama dengan berbagai pihak akan terus diperluas guna memastikan pembangunan desa berjalan sesuai visi pemerataan ekonomi dan pengentasan kemiskinan di Indonesia. (*)
