JAKARTA – Seruan ‘Indonesia Gelap’ yang belakangan disuarakan segelintir pihak dianggap tidak relevan. Sebab hal itu, dinilai tidak sesuai dengan situasi nasional yang saat ini tetap stabil.
Terkait hal tersebut, Menteri Sekretaris Negara (Mensesneg) Prasetyo Hadi menilai bahwa unjuk rasa adalah kebebasan berpendapat. Namun, Ia menggarisbawahi agar para demonstran cermat dalam menyikapi keadaan dan tidak membelokkan fakta.
“Nah itu, inilah, ya namanya kebebasan berekspresi, tapi tolong sekali lagi, ya jangan membelokkan apa yang sebenarnya tidak seperti itu. Mana enggak ada Indonesia gelap gituloh,” kata Prasteyo
Lebih lanjut, Menseneg berpandangan bahwa Indonesia akan bangkit kedepannya. Dirinya pun mengajak semua pihak untuk optimis untuk menyambut masa depan yang lebih cerah.
“Kami akan menyongsong Indonesia bangkit, Kita sebagai bangsa harus optimis, harus optimis, kita dalam satu perahu yang sama, dalam satu kapal yang sama kan gitu,” katanya.
Mensesneg pun meminta kepada masyarakat agar memberikan kesempatan kepada Pemerintahan Prabowo-Gibran untuk dapat mengemban Amanah rakyat.
“Jadi berilah kesempatan juga pemerintahan yang dipimpin pak Prabowo juga baru 100 hari, baru sekian bulan, banyak sekali masalah, tapi Anda perhatikan bahwa kita terus-menerus mencari cara, mencari solusi, kan begitu. Bahwa itu belum bisa menyenangkan sebuah pihak, mungkin ada pihak pihak yang masih belum bisa menerima. Bagi kami pemerintah itu biasa,” ucapnya.
Senada, Anggota Komisi XIII DPR RI, Arisal Aziz, menilai kebijakan efisiensi anggaran Pemerintah patut diapresiasi.
Menurutnya, kebijakan tersebut mencerminkan komitmen pemerintah untuk memastikan penggunaan anggaran yang lebih efektif dan sesuai kebutuhan rakyat.
“Efisiensi anggaran ini akan mempercepat pembangunan dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat,” ujarnya.
Karena itu, aksi massa yang mengklaim adanya krisis ekonomi di Indonesia tidak memiliki dasar yang kuat.
Sebaliknya, kebijakan pemerintah telah menunjukkan bukti nyata dalam menjaga kestabilan dan pertumbuhan ekonomi nasional. (*)
