JAKARTA – Pemerintah terus memastikan kelancaran program Makan Bergizi Gratis (MBG) dengan menjaga ketersediaan bahan pangan berkualitas, salah satunya melalui impor sapi perah. Kementerian Pertanian (Kementan) mulai mendatangkan ratusan sapi perah dari luar negeri guna mendukung produksi susu segar dalam negeri.
Wakil Menteri Pertanian (Wamentan), Sudaryono mengungkapkan bahwa kedatangan sapi perah impor akan berlangsung secara bertahap hingga mencapai target 250 ribu ekor. Impor sapi ini dilakukan oleh pengusaha peternakan dalam negeri, seperti Jawa Timur, Jawa Tengah, dan Jawa Barat.
“Sapi perah impor untuk program MBG sudah mulai masuk. Meskipun jumlahnya belum signifikan. Saat ini baru ratusan ekor yang tiba,” ujarnya.
Langkah ini diambil sebagai strategi untuk memastikan suplai susu yang cukup bagi kebutuhan program MBG, yang bertujuan meningkatkan asupan gizi masyarakat, terutama bagi anak-anak dan kelompok rentan.
“Dengan adanya investasi pada sektor peternakan, produksi susu segar dalam negeri diharapkan meningkat, sehingga ketergantungan terhadap produk impor dapat dikurangi dalam jangka panjang,” imbuhnya.
Sementara itu, Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan (BPOM), Taruna Ikrar menegaskan bahwa kualitas produksi industri pangan yang mendukung program MBG akan diawasi secara ketat.
“Dalam program MBG yang menjadi program utama Presiden Prabowo Subianto, terdapat berbagai skema pemenuhan nutrisi tersebut, salah satunya partisipasi publik dan perusahaan,” jelasnya.
BPOM memastikan bahwa perusahaan yang berkontribusi dalam program MBG mematuhi standar keamanan pangan yang telah ditetapkan. Taruna juga mengimbau perusahaan untuk turut serta dalam program gotong royong guna memastikan keberlanjutan MBG.
“Saya berharap, kegiatan ini turut menumbuhkan kontribusi dari publik secara berkelanjutan, sehingga MBG dapat menjadi sebuah gerakan masyarakat dan dapat terus dijalankan,” tambah Taruna.
Di sisi lain, Direktur Eksekutif Asosiasi Pengusaha dan Pengolahan Daging Indonesia (APPDI), Teguh Boediyana mendorong pemerintah untuk segera menerbitkan izin impor sapi reguler guna mengantisipasi lonjakan harga daging. Menurutnya, keterlambatan penerbitan izin dapat menghambat pasokan daging dalam negeri, terutama menjelang bulan Ramadan dan Idulfitri.
“Jangan sampai saat lebaran nanti ada gejolak karena kekurangan pasok, pasti harganya akan terjadi hukum pasar,” katanya.
Untuk diketahui, Pemerintah telah menetapkan kuota impor daging sapi reguler sebanyak 180 ribu ton bagi 86 pelaku usaha, yang mencakup pengiriman dari negara-negara pemasok utama seperti Australia dan Selandia Baru. Keputusan ini diambil dalam rapat koordinasi terbatas pangan pada Desember 2024 dan telah disosialisasikan oleh Badan Pangan Nasional (Bapanas) pada Januari 2025.
Dengan berbagai langkah strategis ini, pemerintah berkomitmen memastikan ketersediaan logistik yang memadai bagi kelangsungan program MBG serta stabilitas harga pangan di dalam negeri. Upaya kolaboratif antara pemerintah, pelaku usaha, dan masyarakat diharapkan dapat mendukung suksesnya program ini dalam meningkatkan kualitas hidup dan kesejahteraan masyarakat Indonesia. {}
