Jakarta – Kepala Badan Gizi Nasional (BGN), Dadan Hindayana, memastikan bahwa langkah efisiensi anggaran sebesar Rp200,2 miliar yang dilakukan instansinya tidak berdampak pada pelaksanaan program Makan Bergizi Gratis (MBG).
“Tidak ada hubungannya dengan program Makan Bergizi Gratis, karena anggaran itu (efisiensi) terkait pengadaan lahan yang bisa diatasi dengan pinjam-pakai,” ujar Dadan.
Dadan menjelaskan bahwa efisiensi anggaran tersebut berkaitan dengan pengadaan lahan bagi Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG). Ke depannya, kebutuhan lahan ini akan diatasi melalui mekanisme pinjam-pakai dari aset milik pemerintah daerah, kementerian lain, serta institusi seperti TNI, Polri, dan BUMN.
Menurutnya, keberadaan lahan SPPG sangat penting karena berfungsi sebagai lokasi untuk memasak, tempat pertemuan antara produsen dan apoteker, serta pusat konsultasi gizi bagi penerima manfaat program MBG.
Lebih lanjut, Dadan menyatakan bahwa pada tahun 2025 anggaran untuk program MBG akan mengalami peningkatan guna memenuhi target yang lebih luas sebagaimana dicanangkan oleh Presiden Prabowo Subianto.
“Ketika penambahan program dan cakupan yang awalnya hanya 15 sampai 17,5 juta di tahun 2025, dan diminta untuk mencakup 82,9 juta, itu otomatis ada penambahan, karena ketika program ini harus dipercepat di akhir 2025 akan otomatis, sebab suksesnya program itu ada tiga; satu, anggaran; dua, sumber daya manusia; tiga, infrastruktur,” tuturnya.
Dalam kesempatan berbeda, Dadan juga menyampaikan bahwa pihaknya membutuhkan tambahan anggaran sekitar Rp25 triliun jika jumlah penerima manfaat diperluas.
“Karena kita sudah ada anggaran di 2025 sebesar sekarang Rp70,7 triliun sekian, jadi per bulannya, kita akan butuh kurang lebih Rp25 triliun kalau penerima manfaat ditambah,” ucapnya.
Selain itu, Dadan menyoroti bahwa masih banyak anak-anak di Indonesia yang belum mendapatkan asupan gizi yang memadai. Berdasarkan data yang ia sampaikan, sekitar 60 persen anak-anak di Indonesia belum terbiasa mengonsumsi makanan dengan kandungan gizi lengkap.
“Jadi mereka kaget kalau kita sajikan ada karbohidrat, protein, sayuran, buah serat, dan ada susu. Itu 60 persen anak Indonesia tidak pernah melihat menu seperti itu,” ujarnya.
Ia juga menambahkan bahwa rendahnya konsumsi susu di kalangan anak-anak bukan disebabkan oleh faktor ketidakcocokan atau intoleransi laktosa, melainkan karena keterbatasan ekonomi yang membuat mereka tidak mampu membelinya. //
