• Redaksi
  • Tentang Kami
  • Pedoman Media Siber
Sunday, November 22, 2026
  • Login
No Result
View All Result
NEWSLETTER
VivaIndonesia.News
  • Home
  • Headline
  • Nusantara
  • Daerah
  • Gaya Hidup
  • Olahraga
  • Opini
  • Home
  • Headline
  • Nusantara
  • Daerah
  • Gaya Hidup
  • Olahraga
  • Opini
No Result
View All Result
Viva Indonesia
No Result
View All Result
Home Nusantara

Pemerataan Upah Minimum Jadi Perhatian dalam Penyusunan UMP 2027

by Viva Indonesia
November 19, 2026
in Nusantara
0
0
SHARES
2
VIEWS
Share on FacebookShare on Twitter

JAKARTA – Upaya memperkecil kesenjangan upah minimum antardaerah menjadi salah satu perhatian serikat pekerja dalam pembahasan Upah Minimum Provinsi (UMP) 2027. Penyampaian aspirasi melalui dialog dan komunikasi dengan pemerintah serta DPR menjadi langkah yang ditempuh untuk memperjuangkan penyesuaian pengupahan.

Presiden Konfederasi Serikat Pekerja Nusantara (KSPN), Ristadi, menyampaikan bahwa organisasinya tetap memperjuangkan pemerataan upah setelah diterbitkannya Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2026 tentang Pelindungan Ketenagakerjaan.

Menurutnya, perbedaan tingkat upah minimum antarwilayah masih membutuhkan perhatian, terutama bagi daerah yang memiliki tingkat pengupahan relatif rendah.

“Kami melakukan upaya persuasif lobi-lobi dulu dengan pemerintah yang membuat aturan turunan,” ujar Ristadi.

Ia menjelaskan bahwa salah satu aspirasi yang diperjuangkan adalah adanya ketentuan teknis yang memberikan ruang kenaikan lebih besar bagi daerah dengan upah minimum rendah dibandingkan wilayah yang tingkat pengupahannya telah lebih tinggi.

Ristadi juga menyampaikan rencana komunikasi dengan Menteri Ketenagakerjaan Yassierli serta anggota Komisi IX DPR RI untuk membahas persoalan tersebut.

Langkah tersebut menunjukkan penggunaan jalur kelembagaan dalam menyampaikan aspirasi pekerja, termasuk terhadap substansi aturan turunan yang masih menjadi perhatian serikat buruh.

Di sisi lain, UU Pelindungan Ketenagakerjaan telah memberikan kerangka baru dalam penghitungan upah minimum. Ketentuannya mencakup pertumbuhan ekonomi, inflasi, indeks tertentu, dan kebutuhan hidup layak (KHL).

Manajer Riset Seknas FITRA, Badiul Hadi, turut menyoroti pentingnya pendekatan berbeda antardaerah dalam penetapan UMP 2027.

Menurut Badiul, daerah dengan kesenjangan besar antara upah minimum dan KHL perlu memperoleh perhatian lebih besar dalam pembahasan kenaikan upah.

“Pemerintah perlu memastikan formula transparan, berbasis data, melibatkan pekerja dan pengusaha, serta meningkatkan daya beli secara berkelanjutan,” ujarnya.

Direktur Jenderal Pembinaan Hubungan Industrial dan Jaminan Sosial Kemnaker Indah Anggoro Putri mengatakan KHL nantinya menjadi salah satu pertimbangan dalam menentukan upah buruh. Namun, dia belum menjelaskan secara terperinci formula upah minimum yang akan diatur dalam beleid tersebut.

“Nanti ada hal baru, ada survei KHL yang dilakukan oleh BPS [Badan Pusat Statistik], berkonsultasi dengan dewan-dewan pengupahan,” kata Putri.

Perhatian terhadap pemerataan upah memperlihatkan pentingnya dialog antara pemerintah, pekerja, dan pengusaha. Melalui pembahasan resmi yang didukung data ekonomi daerah, aspirasi mengenai pengurangan kesenjangan kesejahteraan dapat menjadi bagian dari pertimbangan dalam proses penetapan UMP 2027.

Viva Indonesia

Viva Indonesia

Next Post
Tekan Risiko Kecelakaan, Jasa Raharja Dorong Kolaborasi Lintas Sektor di Kutai Kartanegara

Tekan Risiko Kecelakaan, Jasa Raharja Dorong Kolaborasi Lintas Sektor di Kutai Kartanegara

Leave a Reply Cancel reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Recommended

Jaga Supremasi Sipil, Menhan Tegaskan Presiden Prabowo Tidak Cawe-Cawe dalam UU TNI

2 years ago

Sekolah Garuda Hadir dengan Skema Beasiswa Penuh di Tahun Pertama

9 months ago

Berita Populer

  • Pemerintah Beri Stimulus Libur Sekolah, Tiket Pesawat hingga Kereta Didiskon

    0 shares
    Share 0 Tweet 0
  • Komitmen Kuat Pemerintah Terhadap Pendidikan, Seimbangkan Efisiensi dan Kualitas

    0 shares
    Share 0 Tweet 0
  • Pemerintah Optimalkan Deteksi Dini dan Penegakan Hukum guna Tekan Karhutla

    0 shares
    Share 0 Tweet 0
  • Prabowo Dorong Penanganan Karhutla Berkelanjutan, Pengawasan Korporasi Diperketat

    0 shares
    Share 0 Tweet 0
  • Pemerataan Upah Minimum Jadi Perhatian dalam Penyusunan UMP 2027

    0 shares
    Share 0 Tweet 0

Connect with us

No Result
View All Result

Category

  • Daerah
  • Gaya Hidup
  • Headline
  • Nusantara
  • Olahraga
  • Opini
  • Uncategorized

Site Links

  • Log in
  • Entries feed
  • Comments feed
  • WordPress.org

About Us

Selamat datang di vivaindonesia.news. Portal berita informatif dan santun.

  • Redaksi
  • Tentang Kami
  • Pedoman Media Siber

© 2025

No Result
View All Result
  • Home
  • Headline
  • Nusantara
  • Daerah
  • Gaya Hidup
  • Olahraga
  • Opini

© 2025

Welcome Back!

Login to your account below

Forgotten Password?

Retrieve your password

Please enter your username or email address to reset your password.

Log In