• Redaksi
  • Tentang Kami
  • Pedoman Media Siber
Sunday, November 22, 2026
  • Login
No Result
View All Result
NEWSLETTER
VivaIndonesia.News
  • Home
  • Headline
  • Nusantara
  • Daerah
  • Gaya Hidup
  • Olahraga
  • Opini
  • Home
  • Headline
  • Nusantara
  • Daerah
  • Gaya Hidup
  • Olahraga
  • Opini
No Result
View All Result
Viva Indonesia
No Result
View All Result
Home Nusantara

Menegakkan Akuntabilitas Korporasi dalam Penanganan Karhutla

by Viva Indonesia
November 18, 2026
in Nusantara
0
0
SHARES
2
VIEWS
Share on FacebookShare on Twitter

Jakarta – Presiden Republik Indonesia Prabowo Subianto menegaskan komitmen pemerintah untuk memperkuat penegakan hukum terhadap pihak-pihak yang terlibat dalam kebakaran hutan dan lahan (karhutla), termasuk korporasi.

Kepala Negara meminta kepolisian, Kejaksaan, Kementerian Kehutanan, TNI, dan intelijen mengusut tuntas dugaan keterlibatan manusia maupun perusahaan dalam kebakaran. Langkah ini dilakukan untuk memastikan setiap pelanggaran lingkungan mendapatkan penanganan sesuai ketentuan hukum.

“Saya minta kepolisian, Kejaksaan, Kementerian Kehutanan, dibantu TNI, dibantu intelijen untuk selidiki karena ternyata banyak korporasi-korporasi ikut bertanggung jawab. Rakyat juga menangkap berbagai oknum yang sengaja membakar, yang bisa kita anggap ini adalah terorisme lingkungan,” ujar Prabowo.

Prabowo menilai karhutla tidak semata-mata disebabkan faktor alam, tetapi juga diduga melibatkan campur tangan manusia dan tanggung jawab korporasi.

Ia menegaskan bahwa kebakaran yang berdampak terhadap kesehatan masyarakat tidak boleh dianggap sebagai persoalan biasa. Pemerintah akan menindak perusahaan yang terbukti melakukan pelanggaran, termasuk melalui pencabutan izin usaha.

“Kalau bukti sudah jelas, kita akan bertindak, kita akan cabut semua izin perusahaan-perusahaan yang melanggar,” tegasnya.

Sejalan dengan komitmen tersebut, Anggota Komisi IV DPR RI, Bambang Purwanto, meminta pemerintah menjatuhkan sanksi tegas kepada korporasi yang terbukti terlibat dalam karhutla di Kalimantan Tengah.

Berdasarkan temuan kunjungan kerja Komisi IV DPR RI, terdapat 14 perusahaan yang dikenai sanksi administratif. Bahkan, salah satu perusahaan tercatat mengalami kebakaran berulang hingga lima kali.

“Ini sangat kami sayangkan. Korporasi mestinya memiliki tanggung jawab untuk menjaga wilayah kerjanya yang telah diberikan izin oleh Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan. Karena itu, harus diberikan sanksi tegas agar menimbulkan efek jera ke depannya,” ujar Bambang.

Selain penegakan hukum, Bambang mendorong pemulihan bagi masyarakat yang kehilangan lahan pertanian dan sumber penghidupan akibat kebakaran. Ia telah berkoordinasi dengan Dinas Pertanian untuk mengupayakan bantuan bibit produktif dan bibit kebun rakyat secara bertahap.

“Kalau lahan masyarakat terbakar, sawahnya terbakar, otomatis hasilnya hilang. Tadi saya sudah bicara dengan Dinas Pertanian supaya ada bantuan bibit produktif yang nantinya bisa dibagikan, meskipun terbatas, tetapi dilakukan secara bertahap,” ungkapnya.

Melalui penegakan hukum yang berkeadilan, tanggung jawab korporasi dan pemulihan lingkungan diharapkan berjalan beriringan. Pemerintah juga perlu memastikan masyarakat sekitar memperoleh perlindungan serta kepastian penghidupan agar penanganan karhutla dapat dilakukan secara menyeluruh.

Viva Indonesia

Viva Indonesia

Next Post

KTT ASEAN dan APEC 2026, Presiden Prabowo Suarakan Stabilitas dan Perdagangan Inklusif

Leave a Reply Cancel reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Recommended

Tokoh Masyarakat Ajak Waspadai Radikalisme dan Intoleransi Selama Ramadan

9 months ago
PB Porprov Libatkan Seluruh Daerah dalam Finalisasi Nomor Tanding

PB Porprov Libatkan Seluruh Daerah dalam Finalisasi Nomor Tanding

4 months ago

Berita Populer

  • Pemerintah Beri Stimulus Libur Sekolah, Tiket Pesawat hingga Kereta Didiskon

    0 shares
    Share 0 Tweet 0
  • Pemerintah Optimalkan Deteksi Dini dan Penegakan Hukum guna Tekan Karhutla

    0 shares
    Share 0 Tweet 0
  • Prabowo Dorong Penanganan Karhutla Berkelanjutan, Pengawasan Korporasi Diperketat

    0 shares
    Share 0 Tweet 0
  • Pemerataan Upah Minimum Jadi Perhatian dalam Penyusunan UMP 2027

    0 shares
    Share 0 Tweet 0
  • Pemerintah Akselerasi Program UMKM Demi Kuatkan Perekonomian Nasional

    0 shares
    Share 0 Tweet 0

Connect with us

No Result
View All Result

Category

  • Daerah
  • Gaya Hidup
  • Headline
  • Nusantara
  • Olahraga
  • Opini
  • Uncategorized

Site Links

  • Log in
  • Entries feed
  • Comments feed
  • WordPress.org

About Us

Selamat datang di vivaindonesia.news. Portal berita informatif dan santun.

  • Redaksi
  • Tentang Kami
  • Pedoman Media Siber

© 2025

No Result
View All Result
  • Home
  • Headline
  • Nusantara
  • Daerah
  • Gaya Hidup
  • Olahraga
  • Opini

© 2025

Welcome Back!

Login to your account below

Forgotten Password?

Retrieve your password

Please enter your username or email address to reset your password.

Log In