Oleh: Dr. Ir. H. Herawansyah, S.Ars., M.Sc., MT., IAI.
Politik selalu menyediakan ruang bagi kejutan. Kadang-kadang, sebuah isyarat lebih nyaring daripada pernyataan resmi. Begitu pula wacana mundurnya Gibran Rakabuming Raka dari kursi Wakil Presiden. Sebuah kemungkinan yang, jika benar-benar terjadi, bukan sekadar pergantian orang di lingkar kekuasaan, melainkan dapat menjadi awal dari babak baru politik pemerintahan Prabowo Subianto.
Niat mundur Gibran, apabila benar menjadi pilihan yang sedang dipertimbangkan, dapat dibaca sebagai sinyal bagi para kader terbaik bangsa untuk bersiap. Terlebih, sikap Presiden Prabowo yang tidak secara terbuka menghalangi kemungkinan tersebut membuka ruang bagi beragam tafsir.
Namun, mundur dari jabatan wakil presiden bukan perkara sederhana. Ada banyak pertimbangan yang harus ditimbang. Ada beban politik, persoalan hukum, dinamika kekuasaan, hingga hubungan personal yang tidak selalu mudah dipisahkan dari kepentingan negara.
Gibran, pada akhirnya, harus menentukan sikap. Bertahan atau mundur. Keduanya memiliki konsekuensi.
Jika memilih bertahan, setidaknya ada tiga persoalan besar yang akan terus membayangi perjalanan politiknya.
Pertama, polemik mengenai ijazah yang selama ini menjadi perdebatan di ruang publik. Berbagai proses dan pandangan hukum yang telah muncul, termasuk dari lembaga peradilan, belum sepenuhnya menghentikan perbincangan tersebut. Persoalan ini berpotensi menjadi beban komunikasi politik bagi pemerintahan Prabowo-Gibran apabila terus dibiarkan tanpa penyelesaian yang meyakinkan.
Kedua, dinamika politik dan gelombang aspirasi kelompok masyarakat yang menginginkan Gibran mundur. Terlepas dari beragam kepentingan di balik gerakan tersebut, tekanan politik semacam ini dapat berkembang menjadi persoalan tersendiri bagi stabilitas pemerintahan.
Ketiga, dan mungkin paling rumit, adalah isu dugaan penyadapan yang menyeret sejumlah nama di lingkar kekuasaan. Persoalan ini membutuhkan penanganan hukum yang cermat, terbuka, dan tidak boleh dikendalikan oleh kepentingan politik.
Jika dugaan tersebut benar-benar berkembang menjadi perkara hukum, konsekuensinya bisa meluas. Siapa pun yang disebut atau diduga terlibat harus memperoleh perlakuan yang sama di hadapan hukum. Tidak boleh ada pengecualian karena kedekatan keluarga, jabatan, ataupun pengaruh politik.
Di sinilah dilema politik Gibran menjadi semakin pelik. Setiap pilihan memiliki harga. Bertahan berarti harus menghadapi berbagai persoalan yang terus berkembang. Mundur pun bukan berarti seluruh persoalan otomatis selesai.
Dalam bahasa politik, situasi semacam ini menyerupai persimpangan tanpa jalan yang benar-benar lapang. Namun, apabila kepentingan pemerintahan dan stabilitas nasional ditempatkan di atas kepentingan jabatan, mundur dapat menjadi salah satu pilihan yang patut dipertimbangkan.
Siapa Pengganti Gibran?
Pertanyaan berikutnya jauh lebih menarik: jika Gibran benar-benar mundur, siapa yang paling layak menduduki kursi Wakil Presiden?
Dalam situasi politik yang membutuhkan konsolidasi, Indonesia tidak kekurangan figur. Akan tetapi, mencari wakil presiden bukan semata-mata mencari seseorang yang memiliki popularitas atau dukungan partai. Yang dibutuhkan adalah figur dengan kapasitas mengelola jaringan politik, memahami birokrasi, memiliki kemampuan koordinasi, serta mampu menjaga keseimbangan kekuasaan.
Nama Sufmi Dasco Ahmad, yang dalam dinamika politik kerap disapa Don Dasco, patut masuk dalam perbincangan.
Dasco bukan sosok baru dalam peta kekuasaan nasional. Pengalamannya di parlemen, kedekatannya dengan berbagai kekuatan politik, serta posisinya dalam Partai Gerindra menjadi modal politik yang tidak kecil.
Ia dikenal memiliki jaringan komunikasi yang luas, baik di tingkat pusat maupun daerah. Hubungannya dengan berbagai unsur politik dan pemerintahan juga membuatnya memiliki akses untuk membangun koordinasi lintas lembaga.
Dalam pemerintahan yang membutuhkan konsolidasi, kemampuan semacam itu tentu menjadi nilai tambah.
Wakil presiden ideal bukan sekadar pendamping presiden dalam acara kenegaraan. Ia harus mampu menjadi penghubung antarkekuatan, membantu menyelesaikan persoalan pemerintahan, dan memastikan kebijakan berjalan tanpa tersandera pertarungan kepentingan.
Dari sudut pandang tersebut, Dasco memiliki sejumlah modal untuk dipertimbangkan.
Tentu saja, pencalonannya tidak akan berlangsung tanpa tantangan. Kepentingan partai, perimbangan koalisi, serta berbagai faksi politik akan menjadi faktor penentu. Dukungan politik tidak bisa dianggap sebagai sesuatu yang otomatis tersedia.
Demikian pula dengan dinamika di lingkungan pemerintahan. Setiap kelompok memiliki kepentingan dan pertimbangan masing-masing. Karena itu, konsolidasi harus dilakukan melalui komunikasi politik dan kesepakatan yang sah, bukan tekanan ataupun transaksi kekuasaan.
Jika Don Dasco mengelola aktifis, media dan partai dengan cara mengkombinasi kemampuan dan pengalamannya dengan cara Jokowi memimpin, dipastikan Dasco mampu.
Pada akhirnya siapa pun yang dipilih harus memperoleh legitimasi konstitusional dan dukungan politik yang memadai.
Pers dan Godaan Kekuasaan
Ada satu hal lain yang menarik perhatian saya sebagai kader Persatuan Wartawan Indonesia (PWI).
Organisasi wartawan tertua di Indonesia ini telah melewati berbagai gelombang dinamika. Pergantian kepemimpinan, perbedaan pandangan, hingga persaingan internal menjadi bagian dari perjalanan panjang organisasi. Saya melihat, di tengah berbagai persoalan tersebut, PWI tetap berusaha mempertahankan eksistensinya.
Perubahan kepengurusan dari masa Hendry Ch Bangun menuju kepemimpinan Ahmad Munir merupakan salah satu babak penting dalam perjalanan organisasi. Berbagai unsur dan kepentingan turut mewarnai proses konsolidasi tersebut.
Namun, ada satu pertanyaan yang layak diajukan: bagaimana masa depan kesejahteraan insan pers dan penguatan organisasi wartawan di tengah perubahan lanskap politik dan ekonomi media?
Jika suatu saat Dasco memperoleh amanah sebagai Wakil Presiden, perhatian terhadap kehidupan pers nasional semestinya menjadi salah satu agenda yang tidak boleh diabaikan.
Pers menghadapi persoalan yang semakin kompleks. Perusahaan media berjuang mempertahankan keberlanjutan usaha. Wartawan menghadapi tantangan kesejahteraan, sementara disrupsi teknologi mengubah cara masyarakat memperoleh informasi.
Karena itu, pemerintah perlu menghadirkan kebijakan yang memperkuat ekosistem pers, bukan sekadar memberikan ruang bagi organisasi tertentu untuk memperoleh akses kekuasaan.
Dalam konteks tersebut, saya ingin menyampaikan sejumlah gagasan yang mungkin terdengar tidak lazim, tetapi patut menjadi bahan diskusi.
Pertama, penguatan kapasitas sumber daya manusia di sektor komunikasi dan digitalisasi melalui penempatan figur-figur yang memahami dunia media. Nama Angga Raka Prabowo dan Ketua Umum PWI Ahmad Munir, misalnya, dapat menjadi bagian dari diskusi mengenai penguatan hubungan pemerintah dengan ekosistem pers. Penempatan dalam jabatan publik, tentu saja, harus didasarkan pada kompetensi, kebutuhan kelembagaan, serta mekanisme yang berlaku.
Kedua, membuka ruang bagi kader organisasi pers yang memiliki pengalaman dan kapasitas profesional, seperti Timbo Siahaan untuk dapat berkontribusi sebagai Wamen dalam sektor transportasi. Pengalaman seseorang di berbagai perusahaan negara dapat menjadi pertimbangan, sepanjang memenuhi persyaratan dan proses seleksi yang transparan.
Ketiga, memperluas kesempatan bagi profesional dari kalangan pers untuk berkiprah di badan usaha milik negara. Hingga didalam struktur tidak hanya ada lima orang komisaris dan dewas yang duduk di Pengurus Pusat PWI, usulan mengenai keterwakilan hingga 14 orang dari unsur pengurus PWI Pusat sebagai Dewas, komisaris atau direktur BUMN tentu membutuhkan kajian serius, walaupun saat ini. Jabatan tersebut bukan hanya fasilitas organisasi, melainkan kemampuan dan profesionalisme, integritas Ketum Ahmad Munir dimana sepanjang karirnya di BUMN sehingga Dia dapat menarik dan menempatkan sumberdaya yang terhubung kepemerintahan yang sesuai dengan kebutuhan.
(Penulis adalah anggota Dewan Pakar PWI Provinsi Bengkulu)
